REGIONAL:
- Google Indonesia menyatakan penolakan terhadap kewajiban royalti berita dalam RUU Hak Cipta pada Rabu, 11 November 2026, di Jakarta.
- Agung Pamungkas menilai kewajiban bayar untuk indeks dan cuplikan berita tidak tepat karena informasi internet bersifat terbuka.
- Aturan tersebut dikhawatirkan mengganggu penyaluran informasi publik serta menghambat performa kecerdasan buatan bagi pelaku UMKM.
Suara.com - Google menyampaikan kekhawatiran terkait materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, khususnya Pasal 29 dan Pasal 30 yang mengatur kewajiban kompensasi atau royalti bagi platform digital atas pemanfaatan karya jurnalistik.
Government Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia, Agung Pamungkas, menilai kewajiban pembayaran untuk pengindeksan, agregasi, pengurasian, serta penayangan cuplikan (snippet) berita tidak tepat diatur melalui undang-undang hak cipta.
Menurutnya, informasi yang tersedia di internet bersifat terbuka dan dapat diakses publik.
"Kekhawatiran kami ketika adanya artikel atau pasal khususnya di Pasal 29, 30, khususnya untuk pengindeksan, agregasian, pengurasian, dan penayangan cuplikan itu diwajibkan melakukan pembayaran, padahal sebenarnya informasi tersebut adalah informasi yang bebas dan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Google mengkhawatirkan aturan tersebut berisiko membatasi kemampuan platform dalam menampilkan dan menyalurkan informasi kepada masyarakat secara optimal.
"Tapi sekali lagi, ketika Pasal 29, 30 ini masih ada beberapa klausul yang memang memaksakan kami untuk membayarkan pungutan untuk setiap snippet dan tautan, itu justru akan mengganggu informasi yang akan diterima oleh masyarakat," tambahnya.
Selain menyoroti ketentuan kewajiban royalti media, Google juga menyinggung potensi dampak aturan lain terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Agung menyebutkan pasal pembatas dalam draf RUU tersebut berpotensi menghambat optimalisasi fitur pendukung promosi bagi pelaku usaha lokal.
"Tapi ketika pasal ini diterapkan, layanan seperti Gemini tidak akan bisa memberikan performa maksimal untuk bisa membuat gambar yang dapat mendorong dan mendukung UMKM," pungkas Agung.
TERPOPULER