Gibran Mau Mundur tapi Malah Tempuh PTUN, Pakar UGM: Saya Bingung Maksudnya Apa!

Suara.com - Langkah politik dan hukum yang diambil oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pasca-menyatakan niat pengunduran dirinya mendulang sorotan tajam dari kalangan akademisi hukum tata negara.

Keinginan Gibran untuk mundur yang berbarengan dengan rencananya menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga memohon Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dinilai memicu tanda tanya besar terkait kepastian arah hukumnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengaku bingung dengan substansi serta esensi dari kombinasi langkah politik dan hukum yang ditempuh oleh sang Wakil Presiden tersebut.

"Saya tidak tahu maksudnya apa ya, karena kan dia bilang mau mundur. Apakah sifat dia mau membawa perkara ke PTUN itu ditujukan untuk menunda proses kemundurannya atau tidak, saya tidak tahu," kata pakar hukum yang akrab disapa Uceng tersebut saat ditemui di kawasan Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Pertanyakan Objek Perkara dan Status Hukum Inkrah

Dalam analisisnya, Uceng secara kritis mempertanyakan objek sengketa TUN (PTUN object) mana yang sebenarnya hendak dijadikan materi gugatan oleh tim hukum Gibran.

Pasalnya, akar polemik yang membelit mantan Wali Kota Surakarta tersebut—yakni terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan—telah melalui proses pengujian yudisial di tingkat akhir hingga melahirkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Uceng mengingatkan bahwa pengajuan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung sama sekali tidak membatalkan atau menunda daya laku dari sebuah keputusan yang sudah berstatus inkrah.

"Pun kalaupun dia mau mundur tetapi ingin menunggu proses di PTUN, saya masih memikirkan apa sebenarnya materi yang mau dibawa ke PTUN. Karena putusannya sudah inkrah untuk urusan Suket itu. Kalapun dia membawa PK, pengajuan PK itu tidak bersifat menghilangkan status inkrah dari putusan sebelumnya," tegas akademisi UGM tersebut.

Lebih jauh, Uceng menduga ada kemungkinan pihak Gibran merujuk pada gugatan perdata atau tata usaha negara lain, seperti perkara yang sempat diwacanakan oleh pakar hukum Denny Indrayana terkait keabsahan dokumen persyaratan.

Namun, ia menekankan bahwa perkara sengketa suket yang diputus oleh MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya sudah selesai secara peradilan. Apalagi, untuk gugatan lain yang sebelumnya pernah diajukan Denny Indrayana diketahui telah resmi dicabut.

"Kalau gugatannya sudah dicabut, kan seharusnya perkara itu berarti sudah hilang dari registrasi. Nah, saya tidak tahu yang dimaksud oleh beliau itu apa?" imbuhnya.

Kronologi Niat Mundur dan Saran Presiden Prabowo

Wacana ini mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan langsung niatnya untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman dinas kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan intensif tersebut berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore, membenarkan adanya pembicaraan mendalam mengenai niat mundur tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran, melainkan memberikan ruang diskusi dan masukan.

"Di dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA. Namun kami meluruskan tidak benar jika Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," terang Prasetyo.

Di dalam diskusi tertutup tersebut, Gibran mengklaim bahwa Presiden Prabowo menyarankan agar Gibran tetap berjuang menggunakan hak hukumnya melalui jalur PTUN dan mengajukan PK ke MA dengan membawa seluruh berkas otentik pendidikannya dari jenjang SD hingga S1.

Menanggapi hubungan keduanya, Gibran menegaskan keputusannya didasarkan pada arahan seniornya. "Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran di Kantor Wapres RI, Jakarta.

Sementara itu, mengenai bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, Istana menyatakan penghormatan penuh terhadap kewenangan fungsi pengawasan parlemen. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memandang dinamika di Senayan sebagai bagian dari proses demokrasi konstitusional yang harus dihormati.

DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai analisis hukum tata negara, dinamika peradilan, dan perkembangan politik nasional. Seluruh pandangan akademis dan kutipan resmi disadur secara presisi dari pernyataan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) serta konferensi pers Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.