Mahfud MD soal Gibran: Mundur Itu Terhormat

Suara.com - Langkah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai solusi tercepat untuk meredam tensi politik nasional. Langkah sukarela ini jauh lebih minim resistensi ketimbang membiarkan konflik terus membesar.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penarikan diri secara mandiri bakal menjaga kestabilan iklim politik. Menurutnya, keputusan tersebut jauh lebih bijak ketimbang menunggu tekanan pemberhentian paksa.

"Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur," kata Mahfud di akun Youtubenya.

Mekanisme penanganan isu politik ini menentukan tingkat kebisingan publik di masa mendatang. Opsi mundur secara elegan memangkas potensi perseteruan terbuka yang saling menjatuhkan.

Mahfud menilai forum politik formal pemakzulan justru memicu pembongkaran ulang berbagai rekam jejak secara terbuka. Pembongkaran kasus secara masif hanya membuat suasana bernegara kian tidak kondusif.

"Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu," tutur dia.

DPR tetap wajib memproses langkah kelembagaan selama belum ada kepastian pengunduran diri resmi dari yang bersangkutan. Langkah konstitusional dan diplomasi pengunduran diri bisa berjalan secara beriringan.

Anggota legislatif terus menggalang dukungan usulan pemberhentian sebagai respons atas dinamika hukum yang terjadi. Proses ini menjaga kejelasan status kepemimpinan nasional.

"Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus. Pernyataan pendapat sudah mulai diajukan oleh anggota-anggota DPR dan mungkin beberapa fraksi, itu terus jalan proses," ucap dia.

Keberadaan surat pengunduran diri secara otomatis menghentikan segala tahap sidang pemakzulan di DPR. Fokus negara langsung beralih pada mekanisme pergantian sesuai aturan.

"Tapi begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan berdiri terpisah dan tidak terpengaruh oleh isu yang menimpa wakilnya. Gagasan pergantian kepemimpinan secara bersamaan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

"Itu terlalu jauh pikirannya, sekalian ganti, ganti dua-duanya. Orang yang mengatakan itu pasti ingin menghentikan proses pemunduran ini. Karena pasti ditolak oleh semua partai kok dua-duanya. Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan dari seluruh perjalanan kariernya yang selalu melampirkan ijazah-ijazahnya itu. Dan tidak ada yang menggugat juga kan," ujarnya.

Sikap politik Gibran ini mencuat usai menggelar dialog tertutup dengan pihak kepala negara. Pertemuan mendalam tersebut membahas arah kebijakan pascaputus peradilan tertinggi.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembicaraan intensif kedua pimpinan negara tersebut di Istana. Langkah yang dipertimbangkan merupakan bentuk respons atas dinamika hukum belakangan ini.