Gibran Mau Mundur atau Tidak, PKB Tegaskan Proses Pemakzulan Tetap Berlanjut

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, M. Khozin, merespons kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran disebut masih berupaya meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazah pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Khozin menegaskan, proses politik Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR akan tetap berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan tidak terpengaruh oleh isu rencana pengunduran diri tersebut.

Terkait kabar niat mundur Gibran, Khozin memilih tidak berspekulasi lebih jauh. Ia mengingatkan pentingnya berpatokan pada langkah hukum dan formalitas politik yang sudah pasti.

"Yang pertama kita menghormati apapun sikap yang diambil oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang kedua, saya tanya balik, kalau orang berniat itu apanya yang mau dikomentari? Ini kan baru niat. Kita lebih baik fokus kepada hal-hal yang sudah pasti saja," ujar Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, keputusan politik seperti pengunduran diri harus disertai bukti tertulis yang jelas.

"Pasti dalam koridor hitam putihnya sudah jelas. Kalau memang mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat. Jadi apapunlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik insyaallah tetap berjalan," tegasnya.

Khozin memastikan, dinamika terkait niat pengunduran diri Gibran tidak mengganggu proses pengusulan HMP yang tengah digulirkan sejumlah anggota DPR.

"Tidak. Sejauh ini tidak, sejauh ini tidak," tegas Khozin saat ditanya apakah isu tersebut mengganggu agenda yang sedang berjalan di DPR.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengusulan HMP masih dalam proses dan diperkirakan akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR dalam waktu dekat.

"Ongoing ya, proses. Saya kemarin sudah sampaikan coming soon, coming soon. Itu artinya kan segera hadir. Ya bisa besok, bisa lusa. Paripurna terdekatlah, paripurna terdekat, mudah-mudahan," tuturnya.

Menanggapi kabar adanya perwakilan anggota DPR yang telah bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan usulan tersebut, Khozin memastikan seluruh tahapan akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Informasi dari mana itu? Ya pastilah, karena kan mekanisme sesuai dengan konstitusi kita Pasal 20A, itu diusulkan 25 anggota, minimal terdiri dari dua fraksi. Dan nanti mekanismenya harus bersurat dan menyampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR," jelasnya.

Selanjutnya, proses pengusulan akan bergantung pada agenda pimpinan DPR.

"Kemudian pimpinan DPR akan mengagendakan bamus atau rapat pimpinan pengganti bamus, rapat konsultasi pimpinan pengganti bamus untuk diagendakan di Paripurna selanjutnya. Apakah Paripurna besok, apakah Paripurna minggu depan, itu tergantung kebijakan pimpinan. Mekanisme itu tentunya harus ditempuh secara hierarki seperti itu," pungkasnya.