Mundur vs Pemakzulan: Menakar Dua Rute Konstitusional Jika Kursi Wapres Lowong

Suara.com - Peta politik nasional dikejutkan oleh kabar dari lingkaran Istana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menyampaikan niatnya untuk meletakkan jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keinginan tersebut diutarakan langsung dalam pertemuan empat mata di rumah dinas kawasan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11) pagi, yang berlangsung intens selama kurang lebih 2,5 jam.

Sinyal pengunduran diri ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurut Prasetyo, langkah tersebut dipertimbangkan Gibran menyusul bergulirnya dinamika hukum di lembaga peradilan tertinggi.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Merespons hal tersebut, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah catatan dan arahan. Alih-alih langsung memproses pengunduran diri, Gibran akhirnya meminta tenggat waktu untuk tetap bertugas sembari memperjuangkan keabsahan administrasi pendidikannya di meja hijau.

"Dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," kata Pras.

Gibran Buka Suara

Pada Selasa sore, giliran Gibran yang angkat bicara dari Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Ia menegaskan langkahnya diambil demi menjaga kondusivitas nasional agar dinamika yang bergulir tidak bermutasi menjadi instabilitas politik yang berlarut-larut.

“Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Gibran kemudian mengklaim kalua Prabowo secara gamblang memintanya menempuh jalur pembuktian hukum hingga tuntas.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.

Hingga saat ini, belum ada surat pengunduran diri resmi yang dilayangkan ke meja Presiden, mengingat Istana memberikan keleluasaan waktu bagi proses pembuktian tersebut.

Mekanisme Konstitusi: Apa yang Terjadi jika Kursi Wapres Kosong?

Meski belum ada keputusan final, wacana mundurnya Gibran memantik kembali diskursus mengenai aturan tata negara jika kursi orang nomor dua di republik ini benar-benar lowong.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengatur bahwa kekosongan posisi wakil presiden tidak memicu digelarnya pemilu ulang, melainkan diselesaikan melalui forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara itu, tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3:

1. MPR wajib menggelar sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
2. Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif mutlak untuk mengusulkan dua nama calon pengganti.
3. Sebanyak 732 wakil rakyat (580 anggota DPR dan 152 anggota DPD) kemudian melakukan pemilihan untuk menentukan satu nama definitif.
4. Wapres terpilih akan melanjutkan sisa masa jabatan hingga Oktober 2029.

Menariknya, mekanisme amendemen ketiga UUD 1945 ini belum pernah diuji coba sejak disahkan pada tahun 2001. Jika kekosongan terjadi sementara waktu, konstitusi pun tidak menunjuk figur pejabat pengganti sementara (Plt), sehingga roda pemerintahan akan dijalankan seorang diri oleh Presiden hingga wapres baru dilantik.

Jalur Mundur vs Pemakzulan DPR

Pilihan mengundurkan diri dinilai sebagai rute politik yang jauh lebih ringkas dibanding mekanisme pemberhentian (impeachment) lewat Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Jalur pemakzulan menuntut proses politik-hukum berliku: dimulai dari Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR—yang kabarnya telah diteken sekitar 50 anggota dewan lintas enam fraksi—lalu diverifikasi selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga berujung pada sidang MPR yang mewajibkan kuorum minimal tiga perempat kehadiran anggota.

Kendati demikian, kedua opsi tersebut pada akhirnya bermuara pada satu muara yang sama: bila kursi RI-2 ditinggalkan, mandat penentuan pengganti sepenuhnya kembali ke tangan MPR lewat usulan Presiden.