DPR Gulirkan HMP Makzulkan Gibran, Publik: yang Janjiin 19 Juta Lapangan Kerjaan Kini Nganggur

Suara.com - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI mulai memasuki babak baru.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik resmi menandatangani usulan tersebut dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.

Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan dikutip dari Antara.

Saan mengungkapkan, total terdapat 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan tersebut. Dukungan datang dari seluruh delapan fraksi partai politik di parlemen.

Rinciannya, PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.

Setelah menerima dokumen pengajuan, pimpinan DPR menyatakan usulan tersebut diterima sesuai ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

"Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ujar Saan.

Istana Hormati Langkah Politik DPR

Di tengah bergulirnya usulan pemakzulan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di parlemen.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, DPR memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga legislatif.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia juga menegaskan bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas kelembagaan.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.

Publik Sindir Janji 19 Juta Lapangan Pekerjaan

Sementara itu di sosial media, sejumlah netizen ramai-ramai menyindir perihal janji Gibran saat Pilpres 2025 terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Beberapa komentar bernada sindiran mempertanyakan kelanjutan janji tersebut. Warganet menilai persoalan yang kini membelit Gibran seharusnya tidak membuat pemerintah melupakan komitmen penciptaan lapangan pekerjaan.

"Ini 19 juta lapangan kerja gimana kelanjutannya weyy? Jangan asal pergi aja," tulis salah satu akun dalam komentar yang beredar di media sosial.

Komentar lainnya bahkan menyindir Gibran dengan mempertanyakan nasib janji yang pernah disampaikannya saat kampanye.

"Yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, sekarang lagi nganggur," tulis seorang warganet.

Sindiran serupa juga muncul dari sejumlah pengguna media sosial lainnya.

Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah akan merealisasikan target penciptaan 19 juta lapangan kerja apabila persoalan politik justru semakin mendominasi perhatian publik.

Kritik terhadap janji tersebut juga disampaikan jurnalis sekaligus sutradara film Pesta Babi, Dandhy Laksono.

Melalui unggahan Instagram yang dikutip pada Selasa (10/11/2026), Dandhy menyindir janji 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres 2024.

Ia menyinggung ironi seseorang yang pernah menjanjikan jutaan lapangan pekerjaan, tetapi kini justru sedang memikirkan akan bekerja sebagai apa.

Program 19 Juta Lapangan Pekerjaan

Program 19 juta lapangan pekerjaan merupakan salah satu janji kampanye dan target utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode lima tahun (2024–2029).

Target ini setara dengan kebutuhan penciptaan rata-rata 3,8 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. 

Memasuki tahun kedua pemerintahan pada akhir 2026, program ini terus menjadi sorotan publik, pengamat ekonomi, serta kalangan mahasiswa terkait capaian riil di lapangan dibandingkan dengan target kumulatifnya

Pemerintah menegaskan bahwa angka 19 juta tersebut bukanlah satu proyek tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai kebijakan lintas sektor.

Sementara itu, mengutip data yang dirangkum oleh platform pemantau independen Pantau 19 Juta Lapangan Kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kelompok usia muda (15–24 tahun) dan lulusan SMK masih menjadi tantangan besar akibat ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch). Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri masih membayangi pasar tenaga kerja.