Hak Selvi Ananda dan Anak-Anak Jika Gibran Mundur, Ada Jatah Bulanan Seumur Hidup

Nasib Hak Anak: Dapat Tunjangan, tapi Paspampres Dicabut

Bagi kedua buah hati Gibran dan Selvi, yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah, negara juga tetap memberikan tunjangan khusus anak:

1. Tunjangan Anak Bulanan

Negara memberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok atau setara Rp403.200 per bulan per anak.

Tunjangan ini berlaku maksimal untuk dua orang anak, dengan catatan mereka belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, serta berusia di bawah 25 tahun.

2. Jaminan Layanan Kesehatan

Sama seperti kedua orang tuanya, biaya perawatan dan fasilitas Kesehatan anak-anak mantan wakil presiden tetap dijamin sepenuhnya oleh negara.

3. Pengawalan Paspampres Dicabut

Berbeda dari sang ibu, anak-anak mantan wakil presiden tidak lagi mendapatkan pengawalan melekat dari Paspampres.

Sesuai Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 59 Tahun 2013, status pengamanan anak dan menantu hanya berlaku selama sang pejabat menjabat secara aktif.

Begitu purnatugas atau berhenti, Pasal 13 ayat (3) menegaskan bahwa cakupan pengamanan dipersempit dan hanya berlaku bagi mantan presiden/wapres beserta pasangan sahnya.

Fasilitas Rumah, Mobil Dinas, dan Tagihan Listrik-Air Gratis

Bukan sekadar uang bulanan, satu keluarga inti Gibran juga berhak atas sejumlah fasilitas mewah pendukung:

1. Satu Unit Rumah Pensiun yang Layak: Merujuk Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 dan Perpres Nomor 52 Tahun 2014, negara wajib menghadiahkan satu unit rumah tempat tinggal yang layak beserta perabotannya secara cuma-cuma sekali seumur hidup, lengkap dengan pembebasan biaya pajak tanah dan bangunan.
2. Mobil Dinas Lengkap dengan Supir: Keluarga mantan RI-2 berhak atas fasilitas satu unit mobil dinas milik negara plus sopir pribadi.
3. Akomodasi Rumah Tangga Ditanggung: Biaya utilitas rumah tangga sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon seluruhnya dibayar oleh kas negara.
4. Bantuan Staf PNS: Mantan wakil presiden berhak memiliki staf pribadi yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Babak Penentu di Senayan

Hak-hak istimewa di atas hanya berlaku mutlak apabila pengunduran diri Gibran berjalan lewat jalur formal "berhenti dengan hormat".

Sebaliknya, jika proses politik di DPR berujung pada pemakzulan (impeachment) yang menyatakan ia diberhentikan secara tidak hormat, seluruh hak pensiun dan fasilitas rumah dinas tersebut terancam gugur.

Di sisi lain, jika surat pengunduran diri Gibran resmi disahkan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang guna memilih wakil presiden pengganti dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan batas waktu selambat-lambatnya 60 hari.