Soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: MPR Itu Kamar Terakhir, Bola Belum ke Sini

Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut lembaganya menjadi tahap terakhir dalam proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, hingga Rabu (11/11/2026), MPR belum menerima surat resmi terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari DPR.

Bambang menegaskan, MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan di DPR selesai. Saat ini, proses pengajuan HMP masih berada di ranah DPR sehingga belum ada langkah yang dapat dilakukan MPR.

“MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa proses tersebut belum sampai ke MPR.

“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya.

Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mendukung penggunaan HMP, Bambang menyebut langkah tersebut merupakan keputusan organisasi, bukan sikap pribadi anggota fraksi.

“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya.

Menurut Bambang, keputusan tersebut telah melalui rapat pleno fraksi untuk menyatukan sikap seluruh anggota. Karena itu, dukungan terhadap HMP harus dipahami sebagai sikap resmi organisasi.

“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” katanya.

Ia juga enggan berspekulasi mengenai respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap keputusan fraksi. Bambang menegaskan, sikap yang diambil merupakan keputusan kelembagaan.

“Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah, Bambang memilih tidak berkomentar. Ia khawatir tanggapannya justru menjadi penilaian subjektif.

“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.

Bambang menegaskan, setiap pernyataan pimpinan MPR harus berpijak pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan persepsi pribadi.