Bak Langit dan Bumi! Gibran Kerja 2 Tahun Bisa Kantongi Rp20 Juta Plus-plus, Guru 35 Tahun Rp3 Juta

Suara.com - Rumor yang menyebut bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan mundur dari posisinya menilik rasa ketidakadilan perihal fasilitas yang bakal ia nikmati jika keputusan mundurnya diterima.

Jika pengunduran diri tersebut ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, Gibran ternyata tidak serta-merta kehilangan seluruh fasilitas dari negara.

Justru, ada sejumlah hak yang tetap bisa dinikmati Gibran meskipun sudah tidak lagi menduduki kursi RI-2.

Mulai dari uang pensiun bulanan, rumah kediaman, kendaraan bermotor, hingga jaminan biaya kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, bahkan membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi Suara.com.

"Betul (Gibran mundur)," ujar Budi Arie.

Kendati demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai mekanisme pengunduran diri maupun kepastian status pemberhentian Gibran.

Sampai artikel ini dimuat, Kamis 12 November 2026 pukul 09:00 WIB, Gibran belum memberikan surat pengunduran diri ke MPR.

Sementara di DPR, proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) masih digulirkan oleh para legislator.

Pensiun Gibran Bisa Mencapai Rp20,16 Juta per Bulan

Landasan hukum mengenai hak keuangan dan fasilitas mantan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.

Artinya, perhitungan pensiun Gibran tidak menggunakan keseluruhan penghasilan beserta tunjangannya, melainkan hanya berdasarkan gaji pokok Wakil Presiden.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara pada 2017, gaji pokok Wakil Presiden tercatat sebesar Rp20.160.000 per bulan.

Nominal tersebut setara empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, apabila memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat, Gibran berpotensi mendapatkan pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta setiap bulan.

Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.

Rumah, Mobil, dan Pengemudi Ditanggung Negara

Bukan hanya uang pensiun, Gibran juga berpotensi tetap memperoleh sejumlah fasilitas yang nilainya tidak sedikit.

Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Dengan ketentuan tersebut, Gibran berpotensi mendapatkan rumah kediaman yang disediakan negara setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Fasilitas berikutnya adalah kendaraan bermotor milik negara lengkap dengan pengemudinya. Bahkan, biaya pemeliharaan kendaraan serta gaji pengemudi juga menjadi tanggungan negara.

Artinya, meskipun sudah tidak menjalankan tugas sebagai RI-2, mantan Wakil Presiden tetap memperoleh dukungan transportasi dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, negara juga membiayai kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1978.

Selain itu, negara menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.

Uang Pensiun Guru

Kondisi ini mematik reaksi publik. Apalagi jika hak Gibran itu dibandingkan dengan hak yang diterima seorang guru jika ia pensiun.

Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak memperoleh uang pensiun setelah mengakhiri masa pengabdiannya.

Besaran uang pensiun yang diterima setiap bulan bergantung pada masa kerja dan gaji pokok terakhir yang menjadi dasar perhitungan pensiun.

da ketentuan hukum yang mengatur persyaratan usia, masa kerja, serta mekanisme pemberhentian agar seorang guru PNS bisa mendapatkan pensiun bulanan.

Ketentuan mengenai hak pensiun PNS salah satunya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Selain itu, terdapat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Besaran Uang Pensiun Guru PNS

Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 1969, besaran pensiun pokok dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji pokok terakhir yang menjadi dasar pensiun.

Rumus perhitungannya adalah 2,5 persen dikalikan masa kerja dalam tahun, kemudian dikalikan gaji pokok terakhir sebagai dasar pensiun.

Dengan ketentuan tersebut, setiap satu tahun masa kerja diperhitungkan sebesar 2,5 persen. Adapun batas maksimal uang pensiun pokok adalah 75 persen dari dasar pensiun.

Sebagai gambaran, seorang guru PNS dengan gaji pokok terakhir Rp4 juta dan masa kerja 30 tahun berpotensi menerima pensiun pokok sebesar Rp3 juta setiap bulan.

Perhitungannya adalah 75 persen dikalikan Rp4 juta.

Sementara itu, guru dengan masa kerja 25 tahun dan gaji pokok terakhir Rp4 juta memperoleh simulasi pensiun sebesar Rp2,5 juta per bulan.

Berikut gambaran perhitungan uang pensiun guru PNS dengan asumsi gaji pokok terakhir Rp4 juta:

1. Masa kerja 10 tahun: Rp1 juta per bulan.
2. Masa kerja 15 tahun: Rp1,5 juta per bulan.
3. Masa kerja 20 tahun: Rp2 juta per bulan.
4. Masa kerja 25 tahun: Rp2,5 juta per bulan.
5. Masa kerja 30 tahun: Rp3 juta per bulan.
6. Masa kerja 35 tahun: Rp3 juta per bulan.

Perhitungan tersebut merupakan simulasi berdasarkan persentase masa kerja.

Besaran yang dibayarkan secara resmi tetap mengikuti ketentuan pensiun pokok, termasuk ketentuan batas minimum dan tabel pensiun yang berlaku.

Guru PNS Bisa Mendapatkan Pensiun Jika Mengundurkan Diri

Hak pensiun tidak hanya berlaku bagi guru yang berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun. Dalam kondisi tertentu, PNS yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri juga dapat memperoleh hak pensiun.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1969 mengatur persyaratan pensiun bagi pegawai yang berhenti atas permintaan sendiri.

Dalam ketentuan tersebut, pegawai harus memiliki usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun untuk memperoleh hak pensiun.

Artinya, guru PNS yang berusia 52 tahun dan telah mengabdi selama 25 tahun berpotensi mendapatkan pensiun bulanan apabila pemberhentiannya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, guru yang mengundurkan diri ketika berusia 40 tahun dengan masa kerja 15 tahun tidak otomatis memperoleh hak pensiun bulanan.