Bursa Pengganti Gibran Memanas, Puan Maharani Paling Berpeluang?

Suara.com - Dinamika politik nasional bergerak cepat usai dipastikan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden RI. Kamis (12/11/2026) hari ini, putra Joko Widodo itu telah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.

Kekosongan kursi RI 2 seketika memicu perbincangan hangat di kalangan publik, terutama mengenai siapa elite politik yang dinilai memiliki legitimasi kuat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refly Harun membedah peta kekuatan partai politik di parlemen yang berpotensi menyodorkan kadernya.

Menurut analisis Refly, setidaknya ada lima figur pimpinan partai politik yang memiliki posisi tawar realistis untuk masuk ke dalam bursa suksesi kepemimpinan nasional tersebut.

Kelima figur yang dimaksud mencakup pimpinan partai politik koalisi maupun non-koalisi yang memiliki kursi di Senayan.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Jadi ini orang-orang yang bisa dimajukan untuk menjadi pengganti Gibran. Sekali lagi, kalau dari kalangan partai politik ada Bahlil, kemudian ada Muhaimin Iskandar, ada AHY, kemudian ada Puan Maharani, dan ada Zulkifli Hasan. Ada lima, ya, dari partai parlemen itu lima orang," ujar Refly Harun disitat dari kanal YouTube Refly Harun.

Kelima tokoh tersebut dipandang merepresentasikan kekuatan mesin politik yang signifikan.

Bahlil Lahadalia memimpin Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbesar kedua di DPR, menjadikannya poros kekuatan strategis di dalam koalisi pemerintahan.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan membawa basis massa tradisional yang solid lewat PKB dan PAN.

Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merepresentasikan figur muda Partai Demokrat dengan posisi manajerial yang sudah teruji di kabinet.

Nama Puan Maharani menjadi sorotan tersendiri dalam radar tersebut. Kehadiran Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI ini dinilai dapat membuka ruang kompromi politik baru antara kubu Teuku Umar dan Istana Negara, sekaligus menciptakan stabilitas pemerintahan yang jauh lebih kokoh melalui rekonsiliasi nasional.

Kendati demikian, Refly Harun mencoret tiga partai politik lain dari kemungkinan mengusung nama calon wakil presiden baru.

Tiga partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Refly menilai Partai Gerindra secara etika politik tidak akan memborong paket kepemimpinan eksekutif karena posisi presiden sudah dipegang langsung oleh sang ketua umum, Prabowo Subianto.

Untuk Partai NasDem, posisi Surya Paloh dinilai terlalu senior dan berada pada level mentor bangsa yang setara dengan Prabowo, sehingga tidak pas jika ditempatkan sebagai bawahan presiden.

Sementara itu, posisi tawar PKS dinilai kurang memadai dalam konstelasi penentuan jabatan RI 2.

"Nah, tiga yang tidak itu adalah dari NasDem, dari PKS, dan tentu dari Gerindra sendiri," tegas Refly.

Wacana suksesi kursi wakil presiden ini bergulir kencang setelah pihak Istana mengonfirmasi adanya pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut membahas situasi terkini pascaputusan pengadilan.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut mengutarakan maksudnya untuk mundur dari jabatannya di tengah tekanan publik akibat polemik keabsahan dokumen pendidikannya.

"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan.

Prasetyo menepis isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo langsung menolak keinginan tersebut. Kepala Negara justru memberikan ruang diskusi serta pandangan mendalam mengenai langkah-langkah konstitusional yang harus dihormati.

Dalam proses tersebut, Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk menempuh jalur pengujian keabsahan dokumen melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian dipilih melalui Sidang Paripurna.

Pilihan politik Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menjadi kunci utama dalam menentukan arah koalisi dan sosok pendamping barunya di roda pemerintahan.