-
Pengunduran diri Gibran atas permintaan sendiri tetap berstatus pemberhentian dengan hormat menurut undang-undang.
-
Gibran berhak menerima pensiun pokok bulanan sebesar Rp 20.160.000 tanpa potongan.
-
Negara menyediakan rumah layak, mobil dinas, sopir, dan biaya perawatan kesehatan mulai bulan berikutnya.
Suara.com - Gibran Rakabuming Raka tetap mengantongi hak pensiun penuh senilai Rp 20.160.000 per bulan beserta fasilitas mewah negara apabila resmi mundur dari kursi Wakil Presiden.
Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia selama 2 tahun 22 hari (atau sekitar 752 hari), terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga pengunduran dirinya pada 11 November 2026.
Aturan perundang-undangan menjamin penuh hak keuangan tersebut meskipun pengunduran diri berasal dari permintaan sendiri. Langkah Gibran menyambangi Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis siang (12/11/2026) untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI langsung memicu sorotan publik mengenai status tunjangannya.
![Gibran Rakabuming Raka. [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/12/40970-gibran-rakabuming-raka.jpg)
Konstitusi mengklasifikasikan pengunduran diri atas keinginan pribadi sebagai pemberhentian dengan hormat yang berhak atas jaminan hari tua.Negara tetap mengucurkan dana pensiun bagi mantan pejabat tinggi tersebut mulai bulan berikutnya setelah ketetapan berhenti berlaku.
Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak keuangan bekas Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 Ayat (1) aturan itu secara eksplisit melindungi hak mantan pemimpin negara yang mengakhiri masa jabatannya secara baik-baik.
Bagian penjelasan undang-undang tersebut memastikan bahwa segala bentuk pemberhentian otomatis berstatus terhormat kecuali parlemen memutuskan sebaliknya.
Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 6 Ayat (2) kemudian menetapkan bahwa nominal dana pensiun pokok setara dengan seluruh gaji pokok terakhir saat menjabat. Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir.
Regulasi menetapkan gaji pokok Wakil Presiden sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 Pasal 1 Huruf (a) mematok standar gaji pokok tertinggi pimpinan lembaga tinggi negara sebesar Rp 5.040.000.
Kalkulasi dari aturan tersebut menghasilkan angka Rp 20.160.000 setiap bulan yang masuk ke rekening pensiun Gibran.
Selain uang tunai bulanan, negara menanggung tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, hingga biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden.
Fasilitas fisik berupa rumah kediaman layak beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas lengkap dengan pengemudi turut menjadi hak mutlaknya.
Pasal 9 dalam beleid yang sama mengunci jadwal pencairan seluruh paket finansial serta fasilitas perawatan tersebut agar berjalan tepat waktu. Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.