- Presiden SI Ferry Juliantono mengajak ormas Islam bersatu melawan oligarki demi kedaulatan ekonomi Indonesia di Kantor MUI Jakarta, Kamis (12/11/2024).
- Ormas Islam dijadwalkan menggelar aksi lanjutan Aksi Rakyat Bela Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada hari Minggu, 15 November 2026.
- Ferry menilai kebijakan pemerintah seperti menata korporasi dan menghidupkan koperasi sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat Islam.
Suara.com - Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI), Ferry Juliantono mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk memperkuat persatuan dalam menghadapi praktik oligarki yang dinilainya telah merugikan keuangan negara dan melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Ferry dalam pertemuan bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi Islam, sekaligus menjelang rencana aksi lanjutan Aksi Rakyat Bela Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ferry menilai situasi yang dihadapi Indonesia membutuhkan konsolidasi berbagai elemen umat Islam, bukan hanya dalam bidang sosial dan politik, tetapi juga dalam memperkuat kemandirian ekonomi.
"Ini memang momentum untuk kita menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan, karena memang yang dihadapi masalah ini sekarang ada Singapura, ada oligarki yang merugikan negara, juga mungkin dengan yang lain-lainnya," ujar Ferry di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/11/2024).
Menurutnya, dominasi kekuatan ekonomi tertentu telah menimbulkan ketimpangan penguasaan sumber daya dan kegiatan perekonomian nasional.
Karena itu, ia menilai organisasi Islam perlu mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakat.
Ferry juga menyoroti praktik bisnis yang menurutnya memungkinkan kekayaan hasil kegiatan ekonomi di Indonesia ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura.
Ia menyinggung praktik under-invoicing dan transfer pricing yang diduganya digunakan sebagian pelaku usaha untuk mengalihkan keuntungan dan menempatkan aset di luar Indonesia.
Ferry mengaitkan persoalan tersebut dengan sejumlah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Ferry, langkah pemerintah dalam menata korporasi, meningkatkan efisiensi BUMN, dan menghidupkan kembali koperasi merupakan bagian dari upaya mengembalikan arah perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Jadi tidak hanya korporasi, tapi juga ada koperasi. Dan sekarang korporasinya ditertibkan, BUMN-BUMN-nya diefisiensikan, koperasinya dihidupkan," katanya.
Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa konsolidasi organisasi Islam juga harus diarahkan untuk membangun kekuatan ekonomi bersama agar umat tidak terus berada dalam posisi yang terpinggirkan.
"Ini juga menjadi momentum, insyaallah, menjadi kekuatan kita untuk menyatukan kekuatan bukan hanya kekuatan sosial politik, tetapi juga kekuatan ekonomi kita juga," ujar Ferry.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry turut menyampaikan rencana penyelenggaraan aksi lanjutan di Tugu Proklamasi pada 15 November 2026.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari Aksi Rakyat Bela Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, dengan sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum, pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal, perlawanan terhadap oligarki, serta penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
"Insyaallah rencananya besok tanggal 15, kami juga ingin menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Ibu semuanya, ada kegiatan aksi Indonesia dilaksanakan di Tugu Proklamasi hari Minggu," kata Ferry.
Ia berharap kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari MUI dan berbagai organisasi Islam sebagai bagian dari upaya membangun persatuan dalam menyikapi persoalan kebangsaan.
Ferry menekankan pentingnya memperkuat solidaritas umat Islam sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kepentingan nasional.
Menurutnya, persatuan organisasi Islam diharapkan tidak berhenti pada gerakan sosial dan politik, tetapi juga menghasilkan kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sebagai pemilik saham terbesar republik ini, rasanya kita perlu untuk menegakkan kembali kebenaran dan menegakkan kekuatan kita yang sebenarnya di republik ini," pungkasnya.