Tak Perlu Tunggu 60 Hari, MPR Bisa Pilih Pengganti Gibran Lebih Cepat

Suara.com - Proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia berpeluang berlangsung lebih cepat tanpa harus menunggu batas waktu maksimal 60 hari.

Bahkan, seluruh tahapan mulai dari pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru dapat dilangsungkan dalam satu rangkaian sidang paripurna MPR.

Hal itu sebagaimana dijelaskan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari.

Ia menjelaskan bahwa peraturan memang memberikan batas waktu yang cukup panjang untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun, tahapan tersebut memungkinkan untuk dipadatkan.

“Nah, jadi proses-proses ini meskipun ada batas waktu yang cukup panjang, cuma diperbolehkan untuk kemudian dipadatkan,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Percepatan ini dapat dimulai melalui agenda rapat gabungan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026).

Dalam rapat tersebut, MPR dapat sekaligus menetapkan jadwal sidang paripurna, merumuskan surat permintaan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, serta membentuk tim verifikasi.

Apabila seluruh tahapan telah disepakati, surat permintaan calon kepada Presiden bahkan berpeluang langsung dikirimkan pada hari yang sama.

“Bisa jadi, bisa jadi nih ya, Ragab (rapat gabungan) besok tadi selain menetapkan hari sidang paripurna, kemudian menyiapkan surat ke presiden, membentuk tim verifikasi, mengirimkan surat ke presiden di hari yang sama besok itu,” ujarnya.

Jika Presiden telah menyiapkan dua nama calon wakil presiden, proses pengajuan dapat segera dilakukan.

Selanjutnya, tim verifikasi yang telah dibentuk bertugas langsung memeriksa kelengkapan administrasi serta berbagai persyaratan kedua calon yang diajukan.

Berdasarkan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden.

Di sisi lain, Presiden diwajibkan menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Setelah seluruh persyaratan selesai diperiksa, MPR dapat menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan Presiden.

Taufik menegaskan bahwa proses pemilihan, pelantikan, hingga penetapan wakil presiden terpilih tidak harus dilaksanakan dalam sidang paripurna yang terpisah.

“Nah, jadi bisa dalam dua paripurna yang terpisah atau bisa jadi langsung jadi satu,” ujarnya.

Lebih lanjut, wakil presiden terpilih dapat langsung dilantik setelah proses pemungutan suara selesai. Penetapannya akan dituangkan secara resmi dalam Ketetapan MPR.

Untuk mendukung efisiensi waktu, MPR perlu membentuk tim ad hoc guna menyiapkan draf ketetapan tersebut sebelum sidang paripurna dimulai.

“Jadi template-nya lah yang disiapkan,” tuturnya.

Sementara itu, ia menilai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah resmi terjadi sejak Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan penafsiran hukumnya, surat tersebut bersifat deklaratoir sehingga tidak memerlukan ketetapan MPR tersendiri untuk menyatakan Gibran berhenti dari jabatannya.

“Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa kekosongan wakil presiden itu terjadi hari ini sejak dia menyerahkan ke MPR suratnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan tertutup antara pimpinan MPR RI dan Wapres Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.

Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Gibran adalah untuk menyampaikan langsung surat pengunduran diri tersebut kepada pimpinan MPR. Menurut Gibran, surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.