PDIP: Wapres Baru Harus Tahu Diri dan Paham Karakter Prabowo

Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib memilih wakil presiden baru paling lambat 12 Januari 2027 setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis (12/12). Menanggapi kekosongan posisi tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan pentingnya ikatan penuh antara calon pendamping baru dengan Presiden Prabowo Subianto.

Keterikatan penuh ini bertujuan mencegah munculnya rivalitas internal di pucuk pimpinan nasional. Kandidat pendamping Prabowo tidak boleh menjelma menjadi pesaing atau menciptakan fenomena matahari kembar dalam pemerintahan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah menyatakan bahwa figur pengganti harus mengerti batas perannya dalam pemerintahan. "Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ucap Said Abdullah dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Said menilai figur yang tepat dapat berasal dari partai politik besar, bahkan partai peraih kursi terbanyak di parlemen. Namun, latar belakang politik tersebut wajib diimbangi dengan rekam jejak pemerintahan yang mumpuni.

Pengalaman birokrasi dan tata kelola negara akan mempermudah wakil presiden mengeksekusi program kerja Prabowo. Kemampuan ini krusial agar agenda pemerintah berjalan efektif tanpa hambatan teknis.

Selain itu, sosok baru ini diharapkan mampu memetakan persoalan strategis sekaligus menawarkan solusi jangka pendek maupun menengah. Seluruh rumusan solusi tersebut tetap harus berada di dalam koridor politik Presiden.

PDIP juga memandang kolaborasi ini idealnya berlanjut hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Keberlanjutan pasangan pimpinan nasional akan membuat dampak pembangunan lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sinergi yang solid memungkinkan pemerintah fokus menuntaskan masalah mendasar rakyat serta merespons tekanan global. Kepemimpinan yang utuh juga berpotensi menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional.

Meski memaparkan sejumlah kriteria strategis, Said mengembalikan keputusan akhir sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Presiden menjadi pihak yang paling mengerti kebutuhan kepemimpinan Indonesia selama tiga tahun sisa masa jabatan.

Pengalaman memimpin selama dua tahun terakhir menjadi bekal utama Prabowo dalam menimbang sosok pendamping yang tepat. "Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," tuturnya.

Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan kosong ini mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut memberi batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk menggelar sidang pemilihan.

Dalam sidang khusus nanti, anggota MPR akan memilih satu nama dari dua kandidat resmi usulan Presiden. Proses ini memastikan Indonesia segera memiliki wakil presiden definitif sebelum tenggat waktu pada pertengahan Januari 2027.