Gibran Kerja 2 Tahun tapi Nikmati Pensiun, Pakar: Jika Kebiasaan, Pemakzulan Bisa Kehilangan Taring

Suara.com - Masa jabatan yang relatif singkat ternyata tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun seorang pejabat negara. Ketentuan ini menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Selain pensiun, negara turut menyediakan sejumlah fasilitas administratif. Mulai dari tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah kediaman yang layak, hingga kendaraan negara beserta pengemudinya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menilai ketentuan tersebut perlu dievaluasi.

Bukan semata-mata untuk mencabut hak mantan pejabat, melainkan memastikan regulasi tidak menciptakan celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban.

"Kalau pola ini menjadi kebiasaan, mekanisme impeachment berisiko kehilangan daya konstitusionalnya sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan," kata Faisal kepada Suara.com, Jumat (13/11/2026).

Menurut Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah (Paskoda FH UMY) itu terdapat persoalan keadilan substantif ketika pejabat yang mengundurkan diri di tengah proses pemakzulan kemudian tetap berpotensi memperoleh hak administratif sebagai mantan pejabat negara.

Situasi itu dapat menciptakan insentif bagi pejabat untuk memilih mundur daripada menghadapi proses pertanggungjawaban.

"Kita tidak boleh membangun preseden bahwa semakin cepat seorang pejabat mundur ketika menghadapi proses pemakzulan, semakin aman pula posisi hukum dan keuntungan administratifnya," ujarnya.

"Negara harus memastikan bahwa tidak ada pejabat yang dapat menggunakan pengunduran diri sebagai jalan pintas untuk menghindari pemeriksaan atas persoalan konstitusional yang serius," tambahnya.

Faisal menyebut setidaknya terdapat dua persoalan pengaturan yang perlu diperbaiki. Pertama, terkait belum ada ketentuan tegas mengenai keberlanjutan proses pemakzulan apabila pejabat mengundurkan diri sebelum proses tersebut mencapai putusan akhir.

Kedua, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai konsekuensi hak keuangan dan fasilitas negara apabila pengunduran diri dilakukan ketika proses pertanggungjawaban konstitusional sedang berlangsung.

"Perlu ditegaskan, ini bukan berarti UU Nomor 7 Tahun 1978 sama sekali tidak mengatur hak mantan Wakil Presiden. Hak tersebut sudah diatur. Kekosongan atau setidaknya ketidaklengkapan normanya terletak pada situasi khusus ketika pengunduran diri terjadi di tengah proses pertanggungjawaban konstitusional," ungkapnya.

Ia mengingatkan, apabila persoalan ini tidak diatur, sistem presidensial Indonesia berisiko membangun preseden yang keliru.

Kini evaluasi terhadap UU Nomor 7 Tahun 1978 didorong, termasuk dengan aturan teknis mekanisme pemakzulan.

Menurutnya, pembenahan regulasi diperlukan agar pengunduran diri tidak menjadi jalan pintas yang justru menguntungkan pejabat ketika menghadapi persoalan konstitusional.

"Ini momentum untuk memperbaiki desain hukum ketatanegaraan Indonesia agar pengunduran diri tidak menjadi jalan pintas menghindari akuntabilitas kekuasaan. Hak pensiun boleh diberikan berdasarkan hukum, tetapi pengunduran diri tidak boleh menjadi mekanisme impunitas konstitusional," pungkasnya.