REGIONAL:
- Propam Polda DIY memeriksa sebelas personel polisi pada Jumat di Mapolda DIY terkait pengamanan demonstrasi Yogyakarta.
- Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik berdasarkan laporan masyarakat serta video media sosial.
- Kompolnas meminta Polda DIY melakukan identifikasi secara transparan untuk memastikan keterlibatan anggota kepolisian dalam rekaman tersebut.
Suara.com - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY telah meminta keterangan terhadap 11 personel kepolisian terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026.
Pemeriksaan dilakukan setelah muncul laporan masyarakat dan sejumlah video yang beredar di media sosial.
Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik anggota.
Tim juga masih mengumpulkan fakta dan bukti untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam penanganan aksi tersebut.
"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus," kata Satya ditemui di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).
Ia bilang jumlah personel yang dimintai keterangan masih berpotensi bertambah.
Propam akan memperluas analisis terhadap rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta video yang beredar di masyarakat.
Disampaikan Satya, penentuan jenis pelanggaran belum dilakukan mengingat pemeriksaan yang masih berlangsung. Hasil pendalaman akan dibawa ke gelar perkara untuk menentukan apakah tindakan personel memenuhi unsur pelanggaran disiplin atau kode etik.
"Kita masih melakukan pendalaman. Tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam turut menyoroti proses penelusuran tersebut.
"Memang sekarang tahapannya adalah memastikan bahwa betul enggak itu anggota Polri ataukah tidak. Ada indikasi (pelanggaran) memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," kata Anam.
Menurut Anam, tantangan awal pemeriksaan adalah memastikan apakah orang dalam rekaman yang beredar di media sosial benar merupakan anggota Polri.
Video-video tersebut perlu dicocokkan dengan lokasi kejadian dan daftar personel yang bertugas di wilayah bersangkutan.
Penelusuran itu diperlukan untuk menguji rekaman yang memperlihatkan orang berpakaian sipil maupun berseragam. Kompolnas meminta proses identifikasi dilakukan secara transparan agar dugaan keterlibatan anggota tidak berhenti pada penelusuran video semata.
"Makanya, video itu ditelusuri dengan cara salah satunya ini video di mana dan siapa yang bertugas di wilayah itu. Nah, jadi itu akan ketemu nanti, dan semoga prosesnya bisa lebih cepat, harapan kami dan bisa transparan," ujarnya.
TERPOPULER