Ketua MPR Sebut Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi

Suara.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI.

Gibran sebelumnya telah menyatakan mundur dan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada Pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Namun, Muzani menegaskan tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa nama yang diusulkan harus berasal dari partai koalisi.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," kata Muzani usai menggelar Rapat Gabungan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Kendati begitu, Muzani menyatakan sosok dari partai koalisi juga bisa dipertimbangkan Prabowo sebelum diusulkan menjadi calon pendampingnya.

"Saya kira Presiden mempertimbangkan itu," tuturnya.

Untuk diketahui, usai Rapat Gabungan MPR yang digelar pada Jumat (13/11/2026), Muzani menyampaikan bahwa Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen.

Jika merujuk Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Paragraf 5 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden, Pasal 135 mengatur bahwa MPR harus mengirimkan surat kepada Presiden mengenai hasil Rapat Gabungan.

Selanjutnya, Pasal 136 mengatur bahwa Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

Ayat 2 pasal tersebut menyebutkan bahwa paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum batas waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan usulan dua calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk membentuk tim verifikasi.