- Pengamat Formappi Lucius Karus menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen sarat kepentingan politik.
- Kebijakan tersebut berpotensi mempersempit peluang partai nonparlemen untuk memperoleh kursi serta membatasi kompetisi di DPR.
- Lucius mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen tetap dipertahankan pada kisaran tiga hingga empat persen.
Suara.com - Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendapat sorotan.
Usulan tersebut dinilai dapat semakin mempersempit peluang partai politik (parpol) nonparlemen untuk memperoleh kursi di DPR.
Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pembahasan ambang batas parlemen tidak bisa dilepaskan dari kepentingan partai politik yang saat ini memiliki perwakilan di Senayan.
Menurut Lucius, partai-partai yang sudah memiliki kursi di DPR tentu berkepentingan untuk kembali memenangkan pemilu berikutnya.
Situasi tersebut berpotensi membuat pembahasan aturan pemilu dipengaruhi kepentingan mempertahankan kekuasaan politik.
"Partai parlemen dan anggota-anggota itu punya kepentingan yang sama juga terkait kontestasi pemilu: mereka mau menang, dan agar bisa menang mudah, lawan tanding harus diantisipasi dan diatur sejak awal biar tidak mengancam peluang kemenangan partai dan anggota DPR yang sekarang di Senayan," kata Lucius.
Dia menilai parliamentary threshold menjadi salah satu instrumen paling efektif bagi partai-partai di DPR untuk membatasi peluang kompetitor politik, terutama partai yang belum memiliki kursi di parlemen.
"Parliamentary Threshold itu salah satu peluru paling ampuh yang dimiliki oleh parpol di DPR sekarang. Parliamentary Threshold itu adalah gerbang pembatas yang dibangun untuk mencegah peluang parpol-parpol nonparlemen bisa bergabung dengan mudah di DPR periode selanjutnya," ujarnya.
Lucius menilai kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen justru berpotensi menguntungkan partai-partai yang sudah memiliki kekuatan politik di DPR.
Sebab, semakin tinggi persentase ambang batas, semakin besar pula perolehan suara nasional yang harus dikumpulkan sebuah partai agar bisa mengikuti penghitungan kursi DPR.
"Menaikkan angka threshold jelas menjadi kepentingan paling strategis parpol-parpol parlemen saat ini," tuturnya.
Dia juga meragukan alasan perubahan ambang batas parlemen yang dikaitkan dengan upaya memperkuat sistem presidensial. Menurutnya, terdapat kepentingan politik yang lebih besar di balik wacana tersebut, yakni mempertahankan posisi partai-partai yang sudah berada di Senayan.
"Saya sangat ragu utak atik angka PT ini betul-betul dilakukan sesuai dengan misi presidensial sistem," katanya.
Lebih jauh, Lucius menyebut parliamentary threshold berpotensi menjadi alat untuk membatasi persaingan politik dari partai baru maupun partai yang belum berhasil memperoleh kursi di DPR.
"Parliamentary Threshold bagi parpol-parpol yang ada sekarang ini adalah senjata untuk membungkam parpol baru dan parpol nonparlemen agar tidak menjadi pesaing menakutkan," ucapnya.
Meski mengkritik wacana kenaikan ambang batas parlemen, Lucius tidak menyarankan agar ketentuan tersebut dihapus sepenuhnya atau diturunkan menjadi nol persen.
Dia justru mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen dipertahankan pada kisaran yang berlaku saat ini, yakni 3-4 persen.
"Enggak sampai nol gitulah. Sementara PT yang sekarang saja dulu. 3-4% bolehlah," ujarnya.
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.
Ketentuan tersebut menjadi syarat bagi partai politik untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Artinya, partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut tidak dapat memperoleh kursi di DPR, meskipun memiliki suara dari daerah pemilihan tertentu.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 meminta pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen, termasuk besaran persentasenya, untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.