PT 7 Persen di RUU Pemilu Disorot, Partai Nonparlemen Terancam Makin Sulit Masuk DPR

Galih Prasetyo

Senin, 16 November 2026 | 10:00 WIB
PT 7 Persen di RUU Pemilu Disorot, Partai Nonparlemen Terancam Makin Sulit Masuk DPR
Ilustrasi partai politik. (instagram/@parboaboa)
baca 10 detik
  • Pengamat Formappi Lucius Karus menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen sarat kepentingan politik.
  • Kebijakan tersebut berpotensi mempersempit peluang partai nonparlemen untuk memperoleh kursi serta membatasi kompetisi di DPR.
  • Lucius mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen tetap dipertahankan pada kisaran tiga hingga empat persen.

Suara.com - Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendapat sorotan.

Usulan tersebut dinilai dapat semakin mempersempit peluang partai politik (parpol) nonparlemen untuk memperoleh kursi di DPR.

Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pembahasan ambang batas parlemen tidak bisa dilepaskan dari kepentingan partai politik yang saat ini memiliki perwakilan di Senayan.

Menurut Lucius, partai-partai yang sudah memiliki kursi di DPR tentu berkepentingan untuk kembali memenangkan pemilu berikutnya.

Situasi tersebut berpotensi membuat pembahasan aturan pemilu dipengaruhi kepentingan mempertahankan kekuasaan politik.

"Partai parlemen dan anggota-anggota itu punya kepentingan yang sama juga terkait kontestasi pemilu: mereka mau menang, dan agar bisa menang mudah, lawan tanding harus diantisipasi dan diatur sejak awal biar tidak mengancam peluang kemenangan partai dan anggota DPR yang sekarang di Senayan," kata Lucius.

Dia menilai parliamentary threshold menjadi salah satu instrumen paling efektif bagi partai-partai di DPR untuk membatasi peluang kompetitor politik, terutama partai yang belum memiliki kursi di parlemen.

"Parliamentary Threshold itu salah satu peluru paling ampuh yang dimiliki oleh parpol di DPR sekarang. Parliamentary Threshold itu adalah gerbang pembatas yang dibangun untuk mencegah peluang parpol-parpol nonparlemen bisa bergabung dengan mudah di DPR periode selanjutnya," ujarnya.

Lucius menilai kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen justru berpotensi menguntungkan partai-partai yang sudah memiliki kekuatan politik di DPR.

baca juga

Sebab, semakin tinggi persentase ambang batas, semakin besar pula perolehan suara nasional yang harus dikumpulkan sebuah partai agar bisa mengikuti penghitungan kursi DPR.

"Menaikkan angka threshold jelas menjadi kepentingan paling strategis parpol-parpol parlemen saat ini," tuturnya.

Dia juga meragukan alasan perubahan ambang batas parlemen yang dikaitkan dengan upaya memperkuat sistem presidensial. Menurutnya, terdapat kepentingan politik yang lebih besar di balik wacana tersebut, yakni mempertahankan posisi partai-partai yang sudah berada di Senayan.

"Saya sangat ragu utak atik angka PT ini betul-betul dilakukan sesuai dengan misi presidensial sistem," katanya.

Lebih jauh, Lucius menyebut parliamentary threshold berpotensi menjadi alat untuk membatasi persaingan politik dari partai baru maupun partai yang belum berhasil memperoleh kursi di DPR.

"Parliamentary Threshold bagi parpol-parpol yang ada sekarang ini adalah senjata untuk membungkam parpol baru dan parpol nonparlemen agar tidak menjadi pesaing menakutkan," ucapnya.

Meski mengkritik wacana kenaikan ambang batas parlemen, Lucius tidak menyarankan agar ketentuan tersebut dihapus sepenuhnya atau diturunkan menjadi nol persen.

Dia justru mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen dipertahankan pada kisaran yang berlaku saat ini, yakni 3-4 persen.

"Enggak sampai nol gitulah. Sementara PT yang sekarang saja dulu. 3-4% bolehlah," ujarnya.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.

Ketentuan tersebut menjadi syarat bagi partai politik untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Artinya, partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut tidak dapat memperoleh kursi di DPR, meskipun memiliki suara dari daerah pemilihan tertentu.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 meminta pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen, termasuk besaran persentasenya, untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gerindra Gorontalo Usul Dasco Jadi Wapres, Ada Cerita Uniknya

Gerindra Gorontalo Usul Dasco Jadi Wapres, Ada Cerita Uniknya

News | Senin, 16 November 2026 | 19:16 WIB

Gerindra Sulsel Dukung Dasco Jadi Wapres: Berintegritas, Jadi Duet Terbaik Prabowo

Gerindra Sulsel Dukung Dasco Jadi Wapres: Berintegritas, Jadi Duet Terbaik Prabowo

News | Minggu, 15 November 2026 | 12:50 WIB

Gerindra Kalbar Dukung Dasco Jadi Wapres: Dia Sosok yang Matang dan Berpihak ke Rakyat

Gerindra Kalbar Dukung Dasco Jadi Wapres: Dia Sosok yang Matang dan Berpihak ke Rakyat

News | Minggu, 15 November 2026 | 10:46 WIB

Gerindra Sumsel: Kami Ingin Dasco Jadi Wapres, Responsif Terhadap Persoalan Daerah

Gerindra Sumsel: Kami Ingin Dasco Jadi Wapres, Responsif Terhadap Persoalan Daerah

News | Minggu, 15 November 2026 | 10:05 WIB

Dasco Didukung Gerindra Aceh Jadi Wapres: Dia Bisa Jaga Persatuan Nasional

Dasco Didukung Gerindra Aceh Jadi Wapres: Dia Bisa Jaga Persatuan Nasional

News | Minggu, 15 November 2026 | 09:46 WIB

Terkini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

News | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 22:28 WIB

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:27 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

News | Senin, 16 November 2026 | 22:18 WIB

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Bola | Senin, 16 November 2026 | 22:14 WIB

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 22:12 WIB

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

News | Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

News | Senin, 16 November 2026 | 22:03 WIB

×