- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan mahasiswi oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada Senin, 16 November 2026.
- Polda NTT telah melakukan olah TKP di rumah jabatan Bupati Kupang dan mengamankan barang bukti berupa celana korban berinisial RWM.
- Andreas meminta LPSK memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban dan saksi dari potensi intimidasi akibat relasi kuasa pelaku yang menjabat sebagai bupati.
Menurut Andreas, koordinasi antarinstansi juga perlu menjaga agar informasi mengenai keberadaan, komunikasi, dan langkah perlindungan tidak tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan.
"Perlindungan perlu menjangkau keadaan nyata yang dapat menghambat seseorang memberikan keterangan. Setiap informasi mengenai ancaman harus dinilai dan ditindaklanjuti sesuai tingkat risikonya,” sebut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Andreas memandang, pemantauan HAM dapat membantu mengidentifikasi hambatan akses keadilan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.
“Pelaksanaannya perlu menghormati kewenangan masing-masing lembaga, menjaga kerahasiaan pelapor, dan mendukung proses hukum yang adil. Termasuk hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan seksual yang menimpanya,” papar Andreas.
Di sisi lain, Andreas juga meminta Polisi segera menahan Yos Lede apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Hal yang sama juga disampaikan oleh partai yang menaungi Yos Lede, yakni Partai Gerindra.
Menurut Andreas, pengungkapan kasus dengan menerapkan asas praduga tak bersalah memang penting, namun jika bukti-bukti awal sudah cukup kuat mengindikasikan kekerasan seksual memang dilakukan, maka penegak hukum harus segera memproses Bupati Kupang.
“Tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, siapapun dia, dan apapun status sosial dan latar belakangnya. Hukum harus berpihak bagi korban kekerasan seksual,” tukasnya.
Andreas mengatakan, Komisi XIII DPR akan turut mengawal kasus ini. Terutama dalam hal keterjangkauan mekanisme perlindungan bagi korban, kecepatan penilaian kebutuhan, serta tindak lanjut apabila ada ditemukan ancaman.
"Kesempatan memperoleh keadilan perlu ditopang oleh rasa aman untuk memberikan keterangan. Negara harus memastikan pelapor dan saksi memahami haknya serta dapat menggunakan mekanisme perlindungan tanpa hambatan yang tidak semestinya,” tambah Andreas.