- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal.
- Bareskrim Polri telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan mengirimkan SPDP kepada pihak kejaksaan.
- Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, dan mendalami perangkat elektronik yang telah diamankan kepolisian.
Suara.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan hingga kini belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar yang merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Belum, belum (ada tersangka),” kata Suyudi di Gedung Rupatama Polri, Selasa (17/11/2026).
Suyudi mengatakan tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut.
“Kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” ucapnya.
Selain itu, penyidik juga akan mempelajari sejumlah barang bukti yang telah diamankan, termasuk perangkat elektronik.
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari,” tambahnya.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan terkait dugaan tindak pidana makar yang terungkap dari pengembangan kasus penyadapan ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan SPDP dikirimkan sejak laporan polisi diterbitkan.
“Sejak terbit LP, kami wajib mengirim SPDP,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Meski SPDP telah dikirimkan, Susatyo memastikan penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Ia menjelaskan, perkara itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan dugaan tindak pidana. Namun, proses pendalaman dan pengumpulan bukti masih terus berlangsung.
“Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi dalam SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026, nama Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya tercantum dalam kolom tersangka atau terdakwa.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah naik ke tahap penyidikan.
"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir.
Ia menjelaskan, peningkatan status perkara tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang muncul dari pengembangan kasus penyadapan. Penanganannya masih terus dilakukan oleh tim yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," tuturnya.
Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, sebelumnya telah ditetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Selain menjalani proses pidana, Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).