- Mantan Wamen Imipas Silmy Karim didakwa jaksa melakukan pemerasan izin tinggal WNA senilai Rp168,9 miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
- Silmy Karim menyatakan telah berupaya menghentikan praktik pungutan liar pengurusan izin tinggal WNA yang sudah berlangsung sejak tahun 2018.
- Jaksa mendakwa Silmy menerima aliran dana pemerasan Rp1,2 miliar serta gratifikasi senilai Rp33,8 miliar bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya.
Suara.com - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menyebut praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) telah berlangsung sejak 2018. Praktik tersebut, menurutnya, sudah ada jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada 4 Januari 2023.
Hal itu disampaikan Silmy di sela persidangan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA yang menjeratnya. Dia justru mengaku telah berupaya menghentikan praktik pungli tersebut selama menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.
“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024,” kata Silmy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
“Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S Abdulkadir, mengatakan keterangan saksi di persidangan juga menunjukkan bahwa praktik pungli tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan dilakukan melalui pemaksaan.
“Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu,” ujar Dodi.
Dalam persidangan hari ini, Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Yohannes Sri Windarto, mengaku telah mengumpulkan uang dari pemohon layanan keimigrasian sejak 2018 hingga 2025.
“Sebelum 2018 sudah ada uang loket dan uang klik,” ucap Yohannes.
Didakwa Memeras Rp168,9 Miliar
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Silmy Karim melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp1,2 miliar diduga mengalir kepada Silmy.
"Melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri, yaitu menguntungkan diri Terdakwa yaitu sebesar Rp1.200.000.000," ucap jaksa.
Selain Silmy, jaksa menyebut sejumlah pihak lain turut diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Mereka di antaranya Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra sebesar Rp6.532.584.769.
Pihak lainnya adalah Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp2.881.871.025; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sebesar Rp4.245.542.862; Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi sebesar Rp16.307.366.374; serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah sebesar Rp50.965.111.560.
Silmy diduga melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi. Jaksa juga mendakwa Silmy menyalahgunakan kekuasaan saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.