- Bareskrim Polri menggeledah rumah posko milik Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).
- Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai pengembangan penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto dan penyadapan ilegal.
- Polri menyatakan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar dan rincian barang bukti akan dirilis kemudian.
Suara.com - Bareskrim Polri menggeledah rumah yang diduga digunakan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai posko dalam pengusutan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan berlangsung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut. Ia menyebut lokasi yang digeledah merupakan rumah posko yang digunakan Eko Hadi.
"Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Namun, Susatyo belum mengungkapkan barang bukti yang ditemukan maupun disita penyidik dari lokasi tersebut. Rincian hasil penggeledahan, kata dia, akan disampaikan dalam konferensi pers.
"Untuk perkembangan akan disampaikan saat presscon lengkap," katanya.
![Kolase foto tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/18/82013-tersangka-penyadapan-presiden-prabowo.jpg)
Pidana Makar Naik Penyidikan
Penggeledahan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.
Bareskrim sebelumnya telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Meski demikian, hingga Selasa (17/11/2026), Polri memastikan belum ada tersangka dalam perkara tersebut.
Nama Eko Hadi sendiri lebih dahulu terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Ia ditetapkan tersangka bersama tiga jenderal polisi lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara penyadapan itu, Eko dan Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Putusan etik tersebut tidak serta-merta menghentikan proses penyidikan pidana yang tengah berjalan.