Suara Pekerja soal Dana Cadangan Pesangon: Janggal, Kami Takut Jadi Korban

Pebriansyah Ariefana

Rabu, 18 November 2026 | 14:40 WIB
Suara Pekerja soal Dana Cadangan Pesangon: Janggal, Kami Takut Jadi Korban
Massa buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (24/9/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
baca 10 detik
  • Pekerja dan pengusaha mencemaskan risiko korupsi pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga baru pemerintah.

  • Pemerintah mewajibkan penyetoran dana pesangon paling lambat Oktober 2027 meski lembaga pengelolanya belum terbentuk.

  • Pengusaha menilai aturan baru berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan dan tumpang tindih dengan jaminan sosial lama.

Suara.com - Kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon kepada lembaga baru pemerintah memicu kecemasan serius di kalangan pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak mencemaskan risiko penyalahgunaan dana seperti kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya serta tumpang tindih regulasi ketenagakerjaan.

Pemerintah menetapkan tenggat waktu pemindahan dana pesangon perusahaan paling lambat Oktober 2027 meski lembaga pengelolanya belum terbentuk. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (UUPK) yang disahkan pada awal Oktober lalu.

Pekerja swasta di Jakarta, Sienna, mengkritik kejanggalan tenggat waktu penyerahan dana saat institusi pengelolanya masih belum jelas. Ia mencemaskan dana pesangon yang selama ini cair lancar di kantornya justru raib saat berpindah ke tangan pemerintah.

Ilustrasi Pekerja Pabrik (Unsplash/@gieling)
Ilustrasi Pekerja Pabrik (Unsplash/@gieling)

"Lembaganya belum ada, tapi perusahaan sudah dikasih deadline harus serahin ke pemerintah. Janggal ya jadinya. Niatnya melindungi, tapi kok kami takutnya jadi korban ya," ucap Sienna, dikutip dari BBC, Rabu (18/11/2026).

Dosen hukum ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, mendesak pemerintah membuka skema pengelolaan dan jaminan keamanan dana secara transparan. Pemerintah wajib memastikan mekanisme pengawasan yang ketat sebelum menarik dana dari perusahaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengklaim regulasi ini menjamin hak pekerja sebelum, selama, hingga setelah masa kerja. Pemerintah merancang Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 untuk mencegah perusahaan mangkir membayar pesangon usai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Regulasi tersebut mewajibkan pengusaha selain sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyiapkan dana cadangan pesangon untuk korban PHK di luar alasan pensiun. Pemerintah juga mencantumkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin bagi perusahaan pelanggar.

Korban PHK asal Jakarta, Bayu, meragukan efektivitas aturan baru tersebut jika tidak dibarengi penegakan sanksi yang nyata di lapangan. Ia baru menerima sekitar 40% hingga 50% hak pesangon sejak terkena PHK pada Agustus 2025.

"Di Surat Perjanjian, perusahaan bilang cicilan dibayar tiap akhir bulan. Kenyataannya, suka-suka. Hitungan pesangon yang diperoleh sesuai dengan aturan, tapi cicilannya itu yang suka-suka," tutur Bayu.

baca juga

Perusahaan tempat Bayu bekerja mengubah skema cicilan secara sepihak menjadi Rp8 juta per bulan sehingga pelunasan mundur jauh dari kesepakatan awal. Ia bahkan menerima pembayaran periode Desember 2025, April 2026, dan September 2026 secara terpecah dalam beberapa kali transfer.

Rekan kerja Bayu sempat memenangkan gugatan di pengadilan, namun pihak perusahaan tetap mengabaikan putusan hukum tersebut hingga kini. Kondisi ini membuat Bayu pesimistis pengambilalihan pengelolaan dana oleh pemerintah akan menyelesaikan masalah pembayaran hak buruh.

"Kalau pengelolaan pesangon oleh pemerintah benar-benar jadi kewajiban dan ada sanksi tegasnya kalau ingkar, mungkin bisa jadi harapan korban PHK seperti kami. Tapi kalau ujung-ujungnya ada klausul "sesuai kemampuan perusahaan", saya sih tak berani berharap apa-apa," kata Bayu.

Bayu mencontohkan banyaknya perusahaan yang memotong gaji karyawan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak menyetorkannya tanpa pernah mendapat sanksi. Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS dinilai lemah dalam menindak pelanggaran hak normatif pekerja.

"Pemerintah sepertinya tidak mungkin tidak tahu. Minimal ada BPJS, ada disnaker, yang seharusnya tahu. Jadi kalau sekarang pemerintah mau ambil alih pengelolaan pesangon, saya sih tidak percaya ada manfaatnya buat kami," tutur Bayu.

Ia menegaskan bahwa pekerja membutuhkan ketegasan sanksi hukum daripada sekadar pemindahan rekening pengelolaan dana. "Yang dibutuhkan itu regulasi yang sanksinya jelas. Selama ini kan pengusaha bebas mau buat pelanggaran macam apa pun."

Sienna yang sudah bekerja selama lima tahun di Jakarta ikut diliputi kecemasan akibat gelombang PHK karyawan tetap di kantornya selama dua tahun terakhir. Perusahaan mengganti posisi karyawan tetap dengan pekerja kontrak berupah lebih murah dan minim tunjangan.

Pembayaran pesangon di tempat kerja Sienna sebenarnya selalu lancar bagi rekan-rekannya yang terdampak PHK maupun program pensiun dini. Namun, rencana peralihan dana ke lembaga pemerintah memicu krisis kepercayaan baru baginya.

"Dari teman-teman yang sudah keluar, pembayaran pesangonnya lancar. Bahkan yang dapat tawaran pensiun dini juga uangnya langsung cair hanya beberapa waktu setelah tanda tangan. Tapi kan kita tetap tidak tahu ya ke depan gimana," kata Sienna.

Sienna mengingat kembali skandal korupsi dana pensiun di Jiwasraya dan Asabri yang merugikan banyak nasabah. Ketiadaan penjelasan mengenai sistem pengawasan membuat dana cadangan pesangon rentan mengalami nasib serupa.

"Harapannya tentu enggak kena PHK. Tapi ini kan seperti lagi nunggu giliran antre aja. Kalau terus dialihkan si pesangon ini ke pemerintah, jujur trust issue sih. Yang selama ini, teman-teman sebelumnya lancar malah nanti enggak jelas duitnya ke mana sama pemerintah," ucap Sienna.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyoroti potensi tumpang tindih kewajiban perusahaan akibat pembentukan lembaga pengelola baru. Kebijakan ini berisiko bertabrakan dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pengusaha selama ini sudah menyetor iuran Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta program dana pensiun internal. Apindo menyarankan pemerintah mengoptimalkan skema JKP yang sudah ada alih-alih membangun institusi baru.

"Pesangon memiliki karakteristik berbeda dari pensiun karena kebutuhan pembayarannya dapat timbul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja," kata Bob.

Bob mempertanyakan urgensi pendirian lembaga baru jika infrastruktur perlindungan pekerja yang tersedia masih bisa dimaksimalkan. Penambahan lembaga justru berisiko menciptakan birokrasi baru tanpa menjamin efisiensi perlindungan tenaga kerja.

"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan, sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru," ujar Bob.

Kewajiban menyetor dana cadangan pesangon ke pemerintah berpotensi mengganggu likuiditas, modal kerja, dan kapasitas investasi dunia usaha. Apindo mendesak pemerintah mengkaji ulang dampak finansial kebijakan tersebut secara komprehensif bersama pelaku usaha.

"Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel, dan memiliki pengawasan yang memadai," tutur Bob.

Kasus gagal bayar dan korupsi di Asabri serta Jiwasraya turut menjadi peringatan keras bagi kalangan pengusaha. Dunia usaha menolak menanggung risiko kehilangan dana akibat tata kelola lembaga pemerintah yang buruk.

"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

News | Rabu, 18 November 2026 | 08:39 WIB

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

News | Selasa, 17 November 2026 | 23:48 WIB

Dana Cadangan Pesangon Pekerja Dikelola Lembaga Khusus, OJK Ungkap Syaratnya

Dana Cadangan Pesangon Pekerja Dikelola Lembaga Khusus, OJK Ungkap Syaratnya

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 19:18 WIB

Terkini

5 Tips Liburan Hemat agar Tidak Boncos, Manfaatkan Poin dan Promo Tiket Pesawat

5 Tips Liburan Hemat agar Tidak Boncos, Manfaatkan Poin dan Promo Tiket Pesawat

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 14:36 WIB

BI Rate Resmi Naik ke 6 Persen, Demi Jaga Rupiah dan Inflasi

BI Rate Resmi Naik ke 6 Persen, Demi Jaga Rupiah dan Inflasi

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 14:34 WIB

Film Hungry Ghost Festival Siap Tayang, Perkenalkan Sosok Hantu Lapar dalam Balutan Horor Komedi

Film Hungry Ghost Festival Siap Tayang, Perkenalkan Sosok Hantu Lapar dalam Balutan Horor Komedi

Entertainment | Rabu, 18 November 2026 | 14:34 WIB

Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros

Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros

Sulsel | Rabu, 18 November 2026 | 14:33 WIB

Iring-iringan 3 Dump Truck Diduga Buang Limbah B3 di Hutan Wonosalam, Polisi Lacak Rekaman CCTV

Iring-iringan 3 Dump Truck Diduga Buang Limbah B3 di Hutan Wonosalam, Polisi Lacak Rekaman CCTV

Jatim | Rabu, 18 November 2026 | 14:32 WIB

A Dog's Perfect Christmas: Kisah Haru Keluarga yang Punya Pesan Mendalam

A Dog's Perfect Christmas: Kisah Haru Keluarga yang Punya Pesan Mendalam

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 14:25 WIB

Resep Es Teler Komplit dengan Buah Melimpah

Resep Es Teler Komplit dengan Buah Melimpah

Sumut | Rabu, 18 November 2026 | 14:24 WIB

Dewa Majesta Bicara Blak-blakan soal Perjuangan Timnas Indonesia U-17 Hajar Afghanistan

Dewa Majesta Bicara Blak-blakan soal Perjuangan Timnas Indonesia U-17 Hajar Afghanistan

Bola | Rabu, 18 November 2026 | 14:24 WIB

Apindo Heran Soal Usulan Kenaikan UMP 9,5% oleh Said Iqbal: Jangan Asal!

Apindo Heran Soal Usulan Kenaikan UMP 9,5% oleh Said Iqbal: Jangan Asal!

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 14:24 WIB

Jangan Gampang Kemakan Algoritma! Kenali Bedanya Edukasi dan Self-Diagnosis di TikTok

Jangan Gampang Kemakan Algoritma! Kenali Bedanya Edukasi dan Self-Diagnosis di TikTok

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 14:22 WIB

×