- Panja Komisi III DPR RI di Jakarta menyelesaikan pembahasan 397 DIM RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026.
- Habiburokhman menyampaikan bahwa regulasi baru ini menetapkan sepuluh pokok substansi strategis guna memperkuat instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi.
- Hasil pembahasan Panja tersebut bertujuan memastikan perlindungan hak masyarakat, pemulihan kerugian korban, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang aparat.
RUU ini turut memberikan benteng pertahanan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana namun berpotensi terdampak.
"Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," kata dia.
6. Pengembalian Aset Kepada Korban Kejahatan
Pokok pembahasan keenam berfokus pada jaminan maksimal dalam pemulihan kerugian korban kejahatan (asset recovery). Prioritas diberikan agar aset yang dirampas dapat segera dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana serta dialokasikan untuk kemaslahatan publik yang lebih luas.
7. Kewenangan Badan Pengelola Aset Profesional
Poin ketujuh mengatur keberadaan badan berkompeten yang mengemban tugas mengelola seluruh aset rampasan secara profesional dan akuntabel. Wewenang ini terbentang mulai dari siklus penyimpanan, pengamanan fisik dan legal, pemeliharaan nilai aset, pemanfaatan, pelelangan atau penjualan, hingga skema pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan Independen Pelaksanaan Sita Aset
Untuk menjaga integritas dan transparansi proses eksekusi di lapangan, Panja menetapkan perlunya pengawasan ketat dari pihak luar penegak hukum.
"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," katanya.
9. Pencegahan Kesewenang-wenangan Penegak Hukum
Pokok bahasan kesembilan dirancang sebagai instrumen mitigasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Beleid ini membatasi kewenangan aparat penegak hukum secara ketat agar perampasan aset tidak diselewengkan menjadi sarana represi atau tindakan sewenang-wenang di luar koridor hukum.
10. Digitalisasi Sistem dan Transparansi Aset
Pokok bahasan kesepuluh mengamanatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi terintegrasi dalam manajemen aset sitaan. Sistem berbasis digital ini diwajibkan mengedepankan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi yang dapat diaudit publik secara akuntabel.
Sepanjang proses formulasi 10 substansi tersebut, Panja Komisi III DPR RI aktif menghimpun berbagai aspirasi, masukan dari elemen masyarakat sipil, hingga pertimbangan kalangan akademisi dan pakar hukum pidana demi melahirkan regulasi yang berkeadilan serta mengedepankan asas partisipasi bermakna.