- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendesak Kemensetneg sterilisasi Istana.
- Desakan disampaikan di Kompleks Parlemen Jakarta karena kasus dugaan penyadapan Presiden melibatkan eks Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo.
- Wamensesneg Juri Ardiantoro menyatakan pemeriksaan dan evaluasi rutin terhadap pegawai Istana merupakan prosedur standar yang berjalan otomatis.
Suara.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menanggapi desakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, terkait pembersihan atau sterilisasi lingkar inti kepresidenan dari potensi penyusupan, khususnya yang dikaitkan dengan lingkaran Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu usai terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden hingga pejabat negara lainnya dengan eks Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu tersangkanya.
Desakan tersebut sebelumnya disampaikan Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kemensetneg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menanggapi hal itu usai rapat, Juri menjelaskan bahwa pemeriksaan serta evaluasi terhadap seluruh pegawai di lingkungan Istana merupakan prosedur yang lumrah dan rutin dilakukan, baik terhadap aparatur sipil negara maupun tenaga profesional di lembaga terkait.
![Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/04/57015-listyo-sigit-prabowo.jpg)
"Kita kan di Istana itu ada Setneg, KSP, Bakom. Yang pasti kita akan sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan istana. Baik pns maupun yang tenaga profesional kan," ujar Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Juri menambahkan, proses evaluasi tersebut memang diperlukan mengingat komposisi sumber daya manusia di beberapa badan kepresidenan diisi oleh kalangan non-PNS.
"Kan kalau di KSP Bakom itu kan banyak tenaga profesional. Ya hal yang wajar aja kalau kita evaluasi setiap saat," kata dia.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah langkah sterilisasi yang dimaksud pihak DPR tersebut sudah dijalankan di lingkungan Istana, Juri menegaskan bahwa mekanisme pengawasan internal itu sudah berjalan dengan sendirinya.
"Kalau itu sih udah otomatis kita berjalan," pungkasnya.
Desakan Gerindra
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk segera melakukan pembersihan (sterilisasi) total di lingkar inti kepresidenan dari berbagai potensi penyusupan terutama dari lingkaran orang-orang yang berkaitan dengan Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Sugiat secara terbuka meminta agar personel yang berada di ring utama kepresidenan ditinjau ulang demi keamanan negara dan kepentingan Partai Gerindra.
"Saya berharap saya blak-blakan saja karena ini kepentingan Partai Gerindra dan bukan hanya kepentingan Partai Gerindra, kepentingan bangsa ini. Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" ujar Sugiat.
Ia menekankan pentingnya menutup segala celah yang memungkinkan masuknya pihak-pihak yang dinilai dapat mengkhianati atau membahayakan keamanan Presiden, baik di jajaran pengamanan maupun birokrasi kementerian.
"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri. Kan banyak ini ketika apa ya penyusunan jajaran birokrasi kementerian ada dari sini ada dari sini. Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi, dan yang paling penting ini menjaga bagaimana apa ya kebijakan itu tetap pro terhadap rakyat," lanjutnya.
Sugiat menilai insiden penyadapan yang menargetkan kepala negara merupakan bentuk kecolongan besar yang menunjukkan bahwa kawasan Istana tidak steril.
Menurutnya, Kemensetneg harus memiliki perangkat teknologi yang mumpuni untuk mendeteksi segala bentuk ancaman penyadapan, baik melalui metode jarak jauh maupun pemasangan alat secara langsung.
"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," tegas Sugiat.