- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendesak Kemensetneg mensterilkan lingkar inti kepresidenan pada 18 November 2026.
- Sterilisasi di Komplek Parlemen Jakarta tersebut bertujuan mencegah penyusupan orang-orang rekomendasi dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Sugiat menilai insiden penyadapan di Istana merupakan kecolongan besar yang membahayakan keamanan fisik serta kebijakan strategis Presiden.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk segera melakukan pembersihan (sterilisasi) total di lingkar inti kepresidenan dari berbagai potensi penyusupan terutama dari lingkaran orang-orang yang berkaitan dengan Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Sugiat secara terbuka meminta agar personel yang berada di ring utama kepresidenan ditinjau ulang demi keamanan negara dan kepentingan Partai Gerindra.
"Saya berharap saya blak-blakan saja karena ini kepentingan Partai Gerindra dan bukan hanya kepentingan Partai Gerindra, kepentingan bangsa ini. Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" ujar Sugiat.
Ia menekankan pentingnya menutup segala celah yang memungkinkan masuknya pihak-pihak yang dinilai dapat mengkhianati atau membahayakan keamanan Presiden, baik di jajaran pengamanan maupun birokrasi kementerian.
"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri. Kan banyak ini ketika apa ya penyusunan jajaran birokrasi kementerian ada dari sini ada dari sini. Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi, dan yang paling penting ini menjaga bagaimana apa ya kebijakan itu tetap pro terhadap rakyat," lanjutnya.
Sugiat menilai insiden penyadapan yang menargetkan kepala negara merupakan bentuk kecolongan besar yang menunjukkan bahwa kawasan Istana tidak steril.
Menurutnya, Kemensetneg harus memiliki perangkat teknologi yang mumpuni untuk mendeteksi segala bentuk ancaman penyadapan, baik melalui metode jarak jauh maupun pemasangan alat secara langsung.
"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," tegas Sugiat.
"Saya sebetulnya belum tahu detailnya bagaimana penyadapan itu, apakah dengan meletakkan alat atau dengan teknologi jarak jauh, nggak tahu juga kita ya. Tapi itu nggak ada alasan. Seharusnya Kementerian Sekretariat Negara, Istana itu punya alat kalau itu pun teknologinya dari jauh punya alat untuk katakanlah mengetahui itu. Oh ternyata ada katakanlah 10 km, 20 km dari sini ada satu alat yang berusaha untuk masuk menyadap informasi kita kalau memang secanggih itu. Tapi kalau sampai alat itu dititip katakanlah di dalam Istana ini kelewatan sekali," sambungnya.
Lebih lanjut, Sugiat kembali mengingatkan agar Kemensetneg memberikan perhatian penuh terhadap pengamanan kepresidenan agar Presiden dapat leluasa menjalankan kebijakan strategis melawan dominasi oligarki.
"Saya pikir itu yang paling penting. Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat," pungkasnya.