- Polda Metro Jaya mendatangi Firli Bahuri di Jakarta pada 11 November 2026 setelah absen dua kali pemeriksaan.
- Firli Bahuri berjanji akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan oleh penyidik kepolisian.
- Kasus dugaan korupsi tersangka Firli Bahuri belum tuntas dan menimbulkan kritik terkait kepastian penegakan hukum.
Suara.com - Tiga tahun sudah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Sejak ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada 22 November 2023 silam, kelanjutan kasus ini seakan masih menggantung tanpa kepastian. Pasalnya, hingga kini penyidik belum juga melakukan penahanan terhadap Firli.
Belakangan, sempat beredar kabar bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap Firli di sebuah Gelanggang Olahraga (GOR) di wilayah Jakarta. Namun, isu tersebut langsung ditepis pihak kepolisian.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memastikan bahwa informasi mengenai penangkapan tersebut tidaklah benar.
“Tidak ada (penangkapan),” kata Budi, melalui pesan WhatsApp kepada Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam dalam dua kali pemanggilan.

Setelah ditemui petugas, Firli saat itu mengaku bakal hadir dalam panggilan pemeriksaan ke depan yang akan dilakukan penyidik.
Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik.
Sesaat sebelum didatangi oleh penyidik, Firli juga sempat terlihat hadir dalam acara Persatuan Purnawirawan (PP) Polri bersama Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat pada Rabu (11/11) siang.
Firli saat itu menghadiri acara tersebut sesaat sebelum dirinya didatangi oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri pada hari yang sama.
Dalam video yang beredar, terlihat Firli berada di Gedung Tribrata. Ia mengenakan seragam khas Purnawirawan Polri dengan warna krem, lengkap dengan topi bivakmutz dan pin Bintang 3, sesuai pangkat terakhir yang disandang.
Firli juga terlihat sempat menyapa dan ngobrol bersama purnawirawan lainnya dalam acara tersebut.
Budi juga menyampaikan, pada 16 November kemarin, penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak Firli untuk mencocokkan waktu pemeriksaan.
“Penyidik menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” kata Budi Senin (16/11/2026).
Kedatangan petugas ke salah satu GOR Bulutangkis kata dia, merupakan upaya untuk menemui Firli Bahuri yang tidak hadir pada panggilan pertama dan kedua. Hingga kemudian, lanjut Budi, Firli bakal menghadiri pemanggilan pemeriksaan.

Dalam KUHAP?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka dan/atau saksi wajib memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan.
Jika tidak memenuhi panggilan tersebut, penyidik dapat melayangkan panggilan sekali lagi dengan meminta bantuan pejabat berwenang untuk membawa tersangka atau saksi ke hadapan penyidik, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2).
Kemudian, dalam Pasal 99 ayat (5) mengatur bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan.
Selanjutnya, Pasal 100 ayat (5) mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.
Firli Dapat Perlakuan Berbeda
Pakar hukum universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah melihat penanganan kasus Firli, ada perlakuan berbeda. Sebab, jika hal ini dilakukan murni sesuai dengan proses hukum, maka perkara ini sudah bisa diselesaikan.
“Kalau secara hukum dari proses perkara ini berawal, harusnya jika murni hukum dan didasarkan kewenangan tentu selesai urusan ini jauh hari,” kata Hery, saat dihubungi Suara.com, Rabu (18/11/2026).
Namun kadang hukum yang memberikan ‘treatment’ berbeda seperti ini, yang jadi bahan gunjingan publik bahwa hukum lemah terhadap mereka yang punya kuasa jadi tak salah.
Kasus Firli, kata Hery, merupakan utang yang belum lunas dalam penegakan hukum. Sebab, tidak ada kepastian dalam penanganannya.
“Ini tentu jadi utang yang belum lunas kepada publik dalam penegakan hukum kita, tidak ada kepastian hukum dalam kasus ini,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Hery, aparat penegak hukum wajib menyampaikan secara objektif dan transparan. Termasuk jika ada kendala dalam penanganannya.
“Tak selayaknya hukum di era sekarang masih mempertontonkan hal seperti ini, apa yang menjadi kendala tentu wajib disampaikan kepada publik agar perkara ini tetap dijalankan sesuai prosedur hukum dilakukan dengan objektif dan transparan,” jelasnya.
Sehingga, dalam penanganan kasus Firli, Hery menilai hanya membutuhkan kemauan untuk menyelesaikan perkara ini.
“Jadi ini bukan masalah tidak bisa, mungkin masalahnya kemauan untuk menyelesaikan terlepas dari hasilnya apa terhadap kasus Firli ini. Kalaupun dihentikan kenapa tidak diumumkan saja ke publik,” tandasnya.