Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak pemerintah daerah (Pemda) mengambil peran lebih besar dalam menyampaikan hasil pembangunan pemerintah pusat kepada masyarakat. Melalui penguatan komunikasi publik, berbagai program dan capaian selama dua tahun pemerintahan diharapkan dapat diketahui hingga ke tingkat daerah.
Upaya ini menjadi salah satu pembahasan dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Kemendagri menilai pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam menjembatani informasi pembangunan nasional dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, menjelaskan bahwa kedekatan Pemda dengan masyarakat menjadi modal untuk menyampaikan hasil pembangunan secara lebih relevan. Namun, penyusunan materi komunikasi perlu melibatkan perangkat daerah agar informasi yang dipublikasikan memiliki landasan data yang jelas.
Arahan ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan menyediakan data sektoral dan konfirmasi teknis, sedangkan pengelola kehumasan bertugas mengolah informasi menjadi materi yang mudah dipahami masyarakat.
"Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaat," ujar Rany.
Kemendagri Optimalkan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah
Kemendagri juga mendorong Pemda memaksimalkan berbagai fasilitas komunikasi yang dimiliki untuk menyampaikan informasi pembangunan. Pemanfaatan situs resmi, media sosial, videotron, dan saluran informasi lainnya diharapkan dapat memperluas jangkauan publikasi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses informasi.
Kualitas informasi tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Setiap materi komunikasi perlu mengacu pada data yang telah diverifikasi agar publikasi pemerintah dapat menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Sejumlah daerah telah menjalankan upaya ini melalui kanal komunikasi masing-masing. Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang aktif menyampaikan informasi hasil pembangunan di bidang pendidikan.
Selain penyampaian informasi, pemerintah juga perlu memperhatikan respons masyarakat terhadap berbagai program yang dijalankan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Puji Hartoyo, mengingatkan bahwa komunikasi publik tidak boleh hanya berjalan satu arah.
Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat untuk memahami dampak kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya. Puji menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah harus bertumpu pada hasil kerja nyata.
"Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti," tegas Puji.
Capaian Pembangunan Jadi Materi Informasi Daerah
Dalam forum ini, Kemendagri juga menghadirkan perwakilan kementerian dan lembaga untuk menyampaikan perkembangan pembangunan di berbagai sektor. Pemaparan tersebut mencakup infrastruktur, ketahanan pangan, serta pembangunan konektivitas yang dapat menjadi bahan komunikasi pemerintah daerah.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ardhyta Agus Setiawan, memaparkan pembangunan infrastruktur nasional hingga 20 Oktober 2026. Pemerintah mencatat pembangunan jalan sepanjang 9.240,57 kilometer, pembangunan 519 unit jembatan, serta penyelesaian enam bendungan.
Enam bendungan yang telah diselesaikan meliputi Jlantah, Meninting, Sidan, Keureuto, Rukoh, dan Jragung. Di bidang pengairan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi melalui program Instruksi Presiden (Inpres) mencakup sekitar 653 ribu hektare, sementara jaringan irigasi reguler mencapai sekitar 304 ribu hektare.
Dari sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton. Cadangan beras pemerintah juga tercatat sebesar 4,61 juta ton per September 2026.
Sementara itu, Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD memaparkan perkembangan program Jembatan Garuda. Kolonel Infanteri Andrian Siregar menyampaikan bahwa hingga 17 November 2026, pembangunan telah mencapai 3.404 unit dari target 5.302 unit, dengan 1.898 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Program ini diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa atau kelurahan. Jembatan yang dibangun juga mendukung akses menuju lebih dari 15.000 sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, serta 8.165 fasilitas ekonomi di berbagai wilayah.
Selain pembangunan jembatan, kegiatan Bakti TNI AD mencakup penyediaan sumur bor dan fasilitas air bersih, renovasi sekolah, rumah ibadah, serta pembangunan jalan dan fasilitas umum di 18 provinsi. Kementerian PU juga memaparkan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berbagai paparan lintas sektor ini menjadi bekal bagi Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah menyampaikan informasi pembangunan secara lebih kontekstual. Dengan dukungan data yang akurat dan strategi komunikasi yang sesuai, hasil pembangunan diharapkan tidak hanya tercatat dalam laporan pemerintah, tetapi juga diketahui serta dipahami manfaatnya oleh masyarakat. ***
Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan