- Ina Ammania dari DPR RI meminta evaluasi penanganan banjir bandang berulang di Aceh.
- Banjir bandang di Gayo Lues dan Aceh Tamiang merusak rumah serta fasilitas umum warga.
- Komisi VIII DPR mendesak koordinasi lintas sektor untuk mempercepat tanggapan darurat dan mitigasi bencana.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Bencana alam yang berulang ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi, pengurangan risiko, dan pemulihan pascabencana belum berjalan optimal.
Banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, khususnya Kampung Badak dan Kecamatan Pining, mengakibatkan rumah warga tertimbun lumpur dan kayu gelondongan serta merusak fasilitas umum dan jembatan penghubung.
Sementara itu, banjir di Aceh Tamiang juga berdampak terhadap ribuan warga di sejumlah kecamatan.
Ina menegaskan, pemerintah tidak boleh menganggap banjir berulang sebagai bencana rutin. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan mitigasi yang terencana.
"Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban bencana yang sama. Jika infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali rusak, pemerintah harus mengevaluasi kualitas pembangunan, perencanaan tata ruang, dan efektivitas mitigasinya. Pembangunan pascabencana harus lebih kuat dan aman, bukan sekadar membangun kembali seperti semula," ujar Ina dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Dalam fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI, Ina mendesak pemerintah pusat, BNPB, BPBA, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial, Kementerian PUPR untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui langkah-langkah berikut:
- Percepat penanganan darurat dengan memastikan kebutuhan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian terpenuhi, terutama bagi kelompok rentan.
- Pastikan bantuan tepat sasaran melalui percepatan pendataan korban, kerusakan rumah, pengungsi, dan warga yang kehilangan mata pencaharian.
- Evaluasi infrastruktur pascabencana, termasuk kualitas dan ketahanan jembatan, jalan, serta fasilitas umum yang kembali rusak.
- Perkuat mitigasi dan kesiapsiagaan melalui penanganan sedimentasi sungai, sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan, dan jalur evakuasi.
- Bangun koordinasi lintas sektor yang terpadu antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi faktor-faktor penyebab bencana sejak dini.
- Pastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
"Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan sekadar berapa banyak infrastruktur yang dibangun kembali, tetapi berapa banyak nyawa yang diselamatkan dan masyarakat yang terlindungi dari ancaman bencana berulang. Pemerintah harus menjadikan mitigasi sebagai prioritas, bukan hanya respons setelah bencana terjadi," ujar Ina Ammania.