Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

Vania Rossa, Novian Ardiansyah

Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB
Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Koperasi Desa Merah Putih (bantenprov.go.id)
baca 10 detik
  • Ombudsman RI menemukan berbagai kendala lahan dan perizinan pada proyek Koperasi Desa Merah Putih di beberapa daerah.
  • Direktur Eksekutif MTI Ahmad Jilul menyatakan program tersebut lemah dalam perencanaan dan tanpa kajian kelayakan publik.
  • MTI mendesak Presiden menghentikan sementara pembangunan koperasi baru hingga audit independen dan evaluasi menyeluruh selesai dilaksanakan.

Pertama, konsep dan legitimasi kelembagaan. Koperasi dinilai dibentuk berdasarkan perintah dari atas, bukan atas inisiatif anggota.

Kedua, skema pembiayaan. Plafon pembiayaan dibuat seragam, sementara bebannya dibebankan pada Dana Desa.

Ketiga, pembangunan fisik. MTI menyoroti belum adanya standar mutu bangunan yang memadai serta munculnya persoalan dan sengketa lahan.

MTI Desak Pemerintah Evaluasi Program KDKMP

Atas berbagai persoalan tersebut, MTI mendesak pemerintah melakukan koreksi dari hulu kebijakan, bukan sekadar memperbaiki masalah di lokasi pembangunan.

MTI meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara pembangunan koperasi di titik baru hingga audit independen terhadap kelayakan program, dampak fiskal, dan kepatuhan hukum selesai dilakukan. Hasil audit tersebut juga diminta dibuka kepada publik.

MTI juga mendesak Presiden dan DPR mengembalikan fungsi Inpres sebagai instrumen koordinasi. Kebijakan yang berdampak besar terhadap keuangan negara, menurut MTI, harus melalui pengawasan DPR dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Kepada Kementerian Keuangan, MTI meminta peninjauan ulang terhadap PMK Nomor 7 Tahun 2026 dan PMK Nomor 15 Tahun 2026. MTI juga mendesak agar pembiayaan program pemerintah pusat tidak dibebankan kepada Dana Desa.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan PT Agrinas diminta membuka data lokasi, status lahan, perizinan, kontrak, penyedia, hingga harga pembangunan. MTI juga meminta pembangunan di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan yang masih bersengketa dihentikan.

baca juga

MTI menegaskan pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang muncul akibat rancangan program, bukan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada kepala desa.

Selain itu, MTI meminta pemerintah mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan kepada Musyawarah Desa dan Rapat Anggota koperasi, termasuk dalam menentukan unit usaha serta pengelola koperasi.

Adapun kepada Ombudsman RI, MTI meminta pemeriksaan diperluas hingga menyentuh akar kebijakan program KDKMP.

"Indikator pengawasannya masih bertolak dari mandat Inpres, sehingga baru menilai kepatuhan terhadap instruksi dan belum menguji instruksi itu sendiri," kata Farid.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pramono Anung Buka Suara Soal Lahan di Rorotan Jadi Parkiran Truk Kopdes

Pramono Anung Buka Suara Soal Lahan di Rorotan Jadi Parkiran Truk Kopdes

News | Rabu, 18 November 2026 | 16:19 WIB

Ratusan Mobil Kopdes Mangkrak: Ironi Proyek Triliunan di Tengah Jerat Pajak

Ratusan Mobil Kopdes Mangkrak: Ironi Proyek Triliunan di Tengah Jerat Pajak

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 17:50 WIB

Ditopang Proyek Kopdes hingga MBG, Penjualan Semen Diproyeksi Tumbuh pada 2027

Ditopang Proyek Kopdes hingga MBG, Penjualan Semen Diproyeksi Tumbuh pada 2027

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 07:31 WIB

Terkini

Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB

Oh Dear, Look What I Got!: Perjalanan Belanja Berubah Menjadi Kekacauan

Oh Dear, Look What I Got!: Perjalanan Belanja Berubah Menjadi Kekacauan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:41 WIB

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:39 WIB

Apa Kegunaan Sunscreen Kolagen? Ini 3 Rekomendasi Produknya

Apa Kegunaan Sunscreen Kolagen? Ini 3 Rekomendasi Produknya

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 12:36 WIB

Persija dan Persib Kompak Kena Sanksi Komdis PSSI, Total Denda Tembus Rp105 Juta

Persija dan Persib Kompak Kena Sanksi Komdis PSSI, Total Denda Tembus Rp105 Juta

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 12:35 WIB

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:34 WIB

Basa-basi Donald Trump di KTT APEC 2026 Dibalas Gesture Menohok dari Vladimir Putin

Basa-basi Donald Trump di KTT APEC 2026 Dibalas Gesture Menohok dari Vladimir Putin

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:34 WIB

Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat, Puan Maharani Tegaskan DPR Tak Terburu-buru

Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat, Puan Maharani Tegaskan DPR Tak Terburu-buru

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:31 WIB

Brightspot 2026 Kembali Digelar, Buka Panggung bagi Jenama Lokal dan Kreator Daerah

Brightspot 2026 Kembali Digelar, Buka Panggung bagi Jenama Lokal dan Kreator Daerah

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 12:31 WIB

×