- Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyatakan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, cacat formil karena pembahasannya tertutup dari publik.
- UU Perampasan Aset dinilai tidak efektif akibat absennya mekanisme unexplained wealth dan pengecualian KPK dari kewenangan penindakan.
- Dampak dari berbagai celah substansi tersebut membuat undang-undang baru ini gagal menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang kuat.
"Nah bayangkan, pendek sekali gitu ya. Apa realistis untuk perkara misalnya korupsi atau yang asetnya dialirkan ke luar negeri?" ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti tidak disebutnya KPK dalam kewenangan perampasan aset. Kondisi tersebut menjadi problem ketika perkara awalnya ditangani KPK karena mekanisme dalam UU justru menempatkan kewenangan perampasan pada jaksa pengacara negara.
"Yang paling problematik adalah KPK tidak disebut sama sekali dalam RUU ini. Jadi perampasan aset itu hanya dilakukan oleh jaksa pengacara negara," ujarnya.
UU tersebut juga dinilai memiliki cakupan yang sempit karena tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak tercakup secara memadai. Padahal, TPPU berkaitan erat dengan upaya menyamarkan, memindahkan, dan menyembunyikan aset hasil kejahatan.
"Misalnya TPPU gitu ya. Itu dia tidak dicakup di dalam RUU ini ya. Sehingga ya menurut saya padahal TPPU itu adalah satu tindak pidana yang sangat berkaitan dengan aset kejahatan gitu," tandasnya.
Menurut Zaenur, rangkaian persoalan itu membuat UU Perampasan Aset belum menunjukkan kekuatan sebagai instrumen baru pemberantasan korupsi.
Ia bahkan menyebut tidak masuknya mekanisme perampasan harta tidak wajar tadi sebagai tanda bahwa aturan tersebut kehilangan salah satu fitur terpentingnya.
"Sehingga dengan tidak diaturnya mekanisme perampasan harta yang tidak wajar itu saya melihat RUU Perampasan Aset ini ya macan ompong, benar-benar tidak memiliki fitur yang sangat penting, yang paling penting," pungkasnya.