Dituding Ompong Sejak Lahir, Koalisi Beberkan Sederet Celah Pelemahan di UU Perampasan Aset

Bangun Santoso

Kamis, 19 November 2026 | 15:32 WIB
Dituding Ompong Sejak Lahir, Koalisi Beberkan Sederet Celah Pelemahan di UU Perampasan Aset
Habiburokhman usai Rapat Pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • DPR RI resmi mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.
  • Koalisi Advokasi Perampasan Aset berencana menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai tertutup dari publik.
  • Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim pengesahan undang-undang telah melalui partisipasi publik yang bermakna dan optimal.

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Namun, pengesahan payung hukum yang telah dinantikan publik bertahun-tahun ini langsung menuai badai kritik tajam hingga ancaman gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koalisi Advokasi Perampasan Aset secara tegas memastikan bakal menempuh jalur uji materi maupun uji formil ke meja hakim konstitusi.

Koalisi yang beranggotakan sejumlah elemen masyarakat sipil ini menilai proses legislasi aturan tersebut sarat akan ketertutupan dari pengawasan publik luas.

Perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, mengungkapkan bahwa rekam jejak ketertutupan selama pembahasan akan menjadi kartu truf dalam persidangan di MK mendatang.

“Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” kata Ibrahim dalam pernyataan sikap yang dikutip Kamis (19/11/2026).

Alasan Koalisi Mau Gugat UU Perampasan Aset

Kekecewaan koalisi masyarakat sipil berakar pada minimnya transparansi sejak awal perumusan. Ibrahim membeberkan bahwa draf resmi RUU Perampasan Aset tidak pernah dibuka secara gamblang kepada publik selama pembahasan berlangsung di gedung parlemen.

Padahal, beleid ini digadang-gadang sebagai senjata paling ampuh untuk memiskinkan para koruptor serta memulihkan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi masa lalu yang tak pernah tersentuh.

baca juga

“Harapan itu bertumpu pada dua kemampuan, yakni merampas kekayaan yang tidak wajar (harta yang tidak sepadan dengan penghasilan dan tidak dilaporkan dalam LHKPN) serta menjangkau hasil kejahatan, termasuk yang terjadi sebelum undang-undang ini lahir,” ujarnya.

Kenyataannya, pasal-pasal kunci tersebut disinyalir mengalami pemangkasan dalam naskah yang beredar.

Instrumen perampasan atas kekayaan tidak wajar (unexplained wealth) yang sebelumnya direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru raib.

Tak hanya itu, daya jangkau undang-undang terhadap kejahatan masa lalu dibatasi secara ketat lewat penerapan asas non-retroaktif.

Sistem pelaporan melalui LHKPN yang mestinya bertaji dinilai batal diperkuat karena mekanisme penyitaan harta tak terlapor justru dieliminasi.

Melihat kecacatan tersebut, Koalisi Advokasi Perampasan Aset sempat melayangkan desakan keras agar dokumen krusial dibeberkan sebelum palu sidang diketok.

“Buka naskah RUU, Naskah Akademik, dan DIM RUU; tunda pengesahan hingga partisipasi bermakna benar-benar terpenuhi,” tegasnya.

Selain menuntut pengembalian klausul perampasan aset tidak wajar dan penurunan ambang batas (threshold), koalisi juga menyoroti arsitektur kelembagaan pengelola aset yang justru dilimpahkan pembentukannya ke ranah eksekutif.

“Kunci kelembagaan pengelola dan pengawas aset yang independen di dalam undang-undang, bukan menyerahkannya ke Peraturan Presiden,” pungkas Ibrahim.

Puan Maharani Klaim Partisipasi Publik Sudah Maksimal

Di sisi lain, DPR RI membantah tudingan bahwa undang-undang anyar ini digarap secara tergesa-gesa atau dipaksakan demi motif politik tertentu.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini telah menempuh seluruh tahapan yang semestinya.

“Kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Namun, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Komisi III DPR RI telah membuka ruang penyerapan aspirasi secara luas sesuai mandat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

“Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna,” sambungnya.

Berdasarkan laporan komisi terkait, parlemen tercatat menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta menyambangi 15 provinsi untuk memperdalam materi muatan.

“Bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk menyerap aspirasi akar rumput,” tegas Puan.

Puan menambahkan, harmonisasi substansi juga telah digodok secara mendalam guna mencegah tumpang tindih regulasi dengan instrumen hukum eksisting seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Jadi, insyaallah undang-undang ini nanti akan bermanfaat dan bisa berguna bagi nusa dan negara. Khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat,” bebernya.

Dalam rapat paripurna itu, Puan langsung memimpin pengambilan keputusan di hadapan para wakil rakyat yang hadir.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota DPR RI yang hadir, menandai resminya aturan tersebut disahkan di tengah ancaman uji materi dari masyarakat sipil.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Johanis Tanak: yang Menolak Silakan Gugat ke MK

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Johanis Tanak: yang Menolak Silakan Gugat ke MK

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:49 WIB

18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Justru Menyisakan Banyak Celah bagi Koruptor

18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Justru Menyisakan Banyak Celah bagi Koruptor

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:30 WIB

Bakal Bikin Kapok! Dasco Sebut Harta Bandar Judol Kini Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

Bakal Bikin Kapok! Dasco Sebut Harta Bandar Judol Kini Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:53 WIB

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:41 WIB

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:39 WIB

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:34 WIB

Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat, Puan Maharani Tegaskan DPR Tak Terburu-buru

Sahkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat, Puan Maharani Tegaskan DPR Tak Terburu-buru

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:31 WIB

Terkini

Terafiliasi ISIS, Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di 6 Provinsi

Terafiliasi ISIS, Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di 6 Provinsi

News | Kamis, 19 November 2026 | 15:32 WIB

Dituding Ompong Sejak Lahir, Koalisi Beberkan Sederet Celah Pelemahan di UU Perampasan Aset

Dituding Ompong Sejak Lahir, Koalisi Beberkan Sederet Celah Pelemahan di UU Perampasan Aset

News | Kamis, 19 November 2026 | 15:32 WIB

Dunia Tanpa Ayah: Refleksi tentang Luka, Keluarga, dan Arti Memaafkan

Dunia Tanpa Ayah: Refleksi tentang Luka, Keluarga, dan Arti Memaafkan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 15:30 WIB

Dinda Ghania: Kiprah Musik Cemerlang di Tengah Bayang-Bayang Nama Besar Sufmi Dasco Ahmad

Dinda Ghania: Kiprah Musik Cemerlang di Tengah Bayang-Bayang Nama Besar Sufmi Dasco Ahmad

Entertainment | Kamis, 19 November 2026 | 15:26 WIB

Waduh! Negara Ini Darurat BBM 8 Bulan ke Depan karena El Nino

Waduh! Negara Ini Darurat BBM 8 Bulan ke Depan karena El Nino

News | Kamis, 19 November 2026 | 15:23 WIB

Investor Dubai Tertarik Ubah Limbah Ikan di Makassar Jadi Bahan Bakar

Investor Dubai Tertarik Ubah Limbah Ikan di Makassar Jadi Bahan Bakar

Sulsel | Kamis, 19 November 2026 | 15:22 WIB

Lobi Wali Kota Paris Sampai Amsterdam, Pramono Mau Datangkan PSG hingga Ajax Buat Lawan Persija?

Lobi Wali Kota Paris Sampai Amsterdam, Pramono Mau Datangkan PSG hingga Ajax Buat Lawan Persija?

News | Kamis, 19 November 2026 | 15:19 WIB

Steps Tayang 20 November di Netflix, Ungkap Sisi Lain Kisah Cinderella

Steps Tayang 20 November di Netflix, Ungkap Sisi Lain Kisah Cinderella

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 15:15 WIB

Apa Tinted Sunscreen untuk Usia 40 dan 50 Tahun ke Atas? Ini 8 Pilihan Hempaskan Flek Hitam

Apa Tinted Sunscreen untuk Usia 40 dan 50 Tahun ke Atas? Ini 8 Pilihan Hempaskan Flek Hitam

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 15:15 WIB

Polisi Malaysia Tangkap Pemilik Tanker MT Global 168 yang Selundup 1 Ton Ketamin ke Indonesia

Polisi Malaysia Tangkap Pemilik Tanker MT Global 168 yang Selundup 1 Ton Ketamin ke Indonesia

News | Kamis, 19 November 2026 | 15:12 WIB

×