- DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026.
- Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas Perampasan Aset untuk menghindari konflik kepentingan.
- Pemisahan kewenangan ini bertujuan mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan aturan untuk melakukan pemerasan.
Suara.com - Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman mengatakan kedua badan tersebut dibentuk untuk memisahkan fungsi pengelolaan dan pengawasan aset rampasan negara dari kewenangan aparat penegak hukum.
Menurutnya, pemisahan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan, terutama agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan langsung dalam mengelola aset yang mereka rampas.
"Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).
![Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/20/64969-rapat-paripurna-dpr-ruu-perampasan-aset-uu-perampasan-aset-habiburokhman-dan-puan-maharani.jpg)
Habiburokhman mengatakan pemisahan kewenangan tersebut juga diterapkan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
"Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada, gitu," ujarnya.
Selain badan pengelola, UU tersebut juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini nantinya bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menyebut badan pengawas diperlukan agar UU Perampasan Aset tidak digunakan sebagai alat untuk menindas pihak di luar kekuasaan maupun menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," tuturnya.
Diketahui, DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.