UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi

Dwi Bowo Raharjo, Hiskia Andika Weadcaksana

Jum'at, 20 November 2026 | 16:15 WIB
UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan]
baca 10 detik
  • Gugun El Guyanie menyatakan DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Jumat, 20 November 2026, secara terburu-buru demi kepentingan politik.
  • Pengesahan UU tersebut dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat sipil serta justru melindungi kepentingan oligarki dan konglomerat yang bermasalah.
  • Masyarakat luas, akademisi, dan mahasiswa didorong menggunakan jalur konstitusional melalui uji formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi.

Suara.com - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset justru dinilai menunjukkan lemahnya komitmen pembentuk undang-undang terhadap pemberantasan korupsi.

Proses legislasi yang berlangsung cepat dianggap lebih berorientasi pada kepentingan politik DPR ketimbang mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai pengesahan tersebut tidak serta-merta menjadi bukti keberhasilan DPR.

"UU Perampasan Aset disahkan, tetapi meninggalkan spirit antikorupsi. Padahal keinginan masyarakat sipil adalah RUU perampasan aset yang sejalan dengan ruh antikorupsi, di tengah mental korup para pejabat dan konglomerat," kata Gugun dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan]

Masyarakat diminta tidak mudah terbawa selebrasi DPR setelah berhasil mengesahkan RUU yang telah diperjuangkan selama belasan tahun.

Menurutnya, proses pengesahan yang berlangsung terburu-buru patut dibaca sebagai langkah politis untuk menarik simpati publik.

"Saya membaca proses pengesahan yang buru-buru dari legislatif kita, hanya politis semata, untuk menarik simpati rakyat," kata dia.

Menurut Gugun, DPR seolah ingin menunjukkan telah bekerja keras memenuhi janji politik kepada masyarakat. Namun, aspirasi publik yang menghendaki instrumen hukum kuat untuk memberantas korupsi justru tidak tercermin dalam substansi UU tersebut.

"Aspirasi rakyat di buang dalam UU ini, yang disahkan adalah pasal-pasal yang menguntungkan oligarki, konglomerat, yang terafiliasi dengan rezim penguasa," ucapnya.

baca juga

Selain substansi, proses pembentukan UU tak lepas dari masalah secara formil. Ia menyebut pembahasan minim transparansi dan tidak memberikan ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) bagi masyarakat sipil yang selama ini memiliki perhatian terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Gugun menuturkan bahwa proses legislasi yang buruk berpotensi menghasilkan materi muatan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

Ia bahkan menduga pengesahan UU tersebut merupakan hasil kompromi kepentingan oligarki yang merasa terancam oleh ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.

"UU ini lahir dari kompromi kepentingan oligarki yang terancam dengan pasal-pasal illicit enrichment. Banyak parpol yang hidupnya dari konglomerat bermasalah. Banyak wakil rakyat kita yang berhutang budi kepada mafia tambang, pengusaha sawit bermasalah, dan donatur pemilu/pilkada yang menggelapkan pajak," tuturnya.

Meski demikian, ia menilai masyarakat masih memiliki jalur konstitusional untuk menggugat UU tersebut melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rakyat masih punya jalur perjuangan melalui uji formil dan materiil di MK. Uji formil akan mempersoalkan proses legislasi yang tidak transparan, tidak membuka ruang meaningful participation," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

UU Perampasan Aset, Komjak Minta Lindungi Pembeli Beritikad Baik dari Penyitaan Salah Sasaran

UU Perampasan Aset, Komjak Minta Lindungi Pembeli Beritikad Baik dari Penyitaan Salah Sasaran

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:14 WIB

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:12 WIB

Terkini

UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:15 WIB

Genap Setahun di Indonesia Changan Rakit Lokal Tiga Mobil Listrik dan Perluas Dealer

Genap Setahun di Indonesia Changan Rakit Lokal Tiga Mobil Listrik dan Perluas Dealer

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 16:15 WIB

BPNT Rp600.000 Cair dan Disalurkan Bertahap, Begini Cara Mengeceknya

BPNT Rp600.000 Cair dan Disalurkan Bertahap, Begini Cara Mengeceknya

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 16:14 WIB

Skandal Finansial Manchester City Berbuntut Panjang, Pinjaman Rp32 Triliun Batal Dikucurkan

Skandal Finansial Manchester City Berbuntut Panjang, Pinjaman Rp32 Triliun Batal Dikucurkan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 16:14 WIB

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 16:06 WIB

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Lampung | Jum'at, 20 November 2026 | 16:03 WIB

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:02 WIB

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi

Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:59 WIB

×