- Tim Siber Polda Metro Jaya menangkap Cakra Adi Negara pada 20 November 2026 atas laporan pencemaran nama baik.
- Pelaporan terhadap Cakra bermula dari unggahan media sosial yang menyinggung keterlibatan Sufmi Dasco Ahmad pada 3 November 2026.
- Cakra mengeluhkan prosedur penangkapan paksa yang kasar, tidak sesuai aturan, serta kesulitan mendapatkan akses pendampingan kuasa hukum.
Suara.com - Tim Direktorat Siber Polda Metro Jaya menangkap seorang pria bernama Cakra Adi Negara (CAN). Penangkapan ini menjadi sorotan publik lantaran dilakukan pada dini hari.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan penangkapan terhadap Cakra.
Budi menegaskan bahwa penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum terkait pencemaran nama baik.
“Benar, Ditressiber Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang berinisial CAN terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Budi memaparkan, proses hukum terhadap CAN bermula dari laporan yang dilayangkan oleh seseorang berinisial DW pada 3 November 2026 lalu. Hingga kini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut.
“Saat ini, CAN masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana tersebut,” kata Budi.
Sebelumnya kabar penangkapan tersebut mencuat setelah video pengakuan Cakra beredar luas di dunia maya. Dalam video yang diunggah akun Threads @Novanginting pada Jumat (20/11/2026). Cakra mengaku dijemput paksa oleh aparat tanpa tuduhan yang jelas serta tanpa didahului surat undangan Berita Acara Interview (BAI) maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ia bahkan mengeklaim adanya tindakan kasar yang menimpa keluarganya saat proses penangkapan berlangsung.
“Saya diborgol. Ibu saya yang sudah lansia didorong sampai jatuh, istri saya yang sedang menggendong bayi juga didorong secara kasar,” katanya, dalam video di media sosial Threads @Novanginting, Jumat (20/11/2026).
Keluhkan Prosedur Hukum dan Akses Pengacara
Lebih lanjut, Cakra menilai langkah penangkapan paksa terhadap dirinya tidak sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang berlaku.
“Tidak ada mekanisme lidik dalam BAI, tiba-tiba langsung naik sidik dan saya dipaksa memberi keterangan BAP dengan tanpa tuduhan pasal dan alat bukti yang jelas,” jelasnya.
Tak hanya mempersoalkan prosedur penangkapan, Cakra juga mengaku kesulitan mendapatkan hak pendampingan hukum.
Menurut pengakuannya, penyidik Polda Metro Jaya terkesan menghalangi permintaannya dan justru memaksanya melengkapi BAP tanpa didampingi kuasa hukum.
“Hingga saat ini saya masih ditahan di Direktorat Siber Polda Metro Jaya dengan tanpa kepastian hukum yang jelas,” ujarnya.

Sebelumnya akun Facebook Botok Pati juga sempat mengunggah foto Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) tertanggal 3 November.
Dari unggahan tersebut, pelapor dalam kasus ini adalah Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang kerap mendampingi pergerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Dani Eko Wiyono.
"Cakra Adi Negara dilaporkan Om Dani tanggal 3 November, terkait fitnah di medsos FB bahwa AMPB menerima uang dari Dasco sebesar Rp 500 jt yang dititipkan lewat Dani," tulis Botok Pati dalam unggahannya.
Akun Botok juga menilai Cakra telah memfitnah AMPB menerima uang ratusan juta dari pihak bank.
"Belum lagi fitnahan Cakra lewat medsosnya juga menuduh AMPB menerima uang dari Bank Mandiri Rp800 juta. Jadi bukan karena mengkritik cawapres/Dasco," tulis Botok Pati.