- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomitmen memperkuat penegakan hukum kasus perundungan anak di Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
- Dasco meminta aparat penegak hukum segera memproses pelaku kekerasan anak guna memberikan efek jera serta memulihkan trauma korban.
- DPR RI berencana memberikan anggaran mandiri kepada KPAI serta mengintegrasikan data penanganan kasus melalui Satu Data Indonesia.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dan perundungan anak.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah memperkuat kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar memiliki anggaran mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco dalam lanjutan sambutannya pada peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menanggapi aspirasi anak-anak yang hadir terkait keberanian siswa untuk datang ke sekolah, Dasco meminta aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, agar bertindak cepat dan tidak menunda proses hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan trauma korban.
"Pertanyaan adalah apakah kemudian jangan ditanya siapa yang enggak datang, tapi kemudian apakah anak itu berani datang ke sekolah. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua, setiap pelanggaran terhadap perundungan anak dan kemudian ada pidananya harus segera ditindaklanjuti dan kita minta kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk kemudian tidak lagi menunda-nunda waktu untuk kemudian efek jera dan kemudian trauma dari anak yang dirundung dapat segera terobati," kata Dasco.
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan rencana DPR RI untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas anak agar lebih independen dan leluasa menjalankan fungsi pencegahan.
"Yang berikut mungkin kami dari DPR RI juga akan memperkuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lalu kemudian sebagai pelaku independen dan kemudian kami ingin Komisi Perlindungan Anak juga mempunyai anggaran yang mandiri sebagai kementerian atau lembaga negara tersendiri," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi data penanganan kasus melalui Satu Data Indonesia secara cermat, tanpa mengorbankan privasi atau memperpanjang trauma korban.
"Data harus terhubung melalui Satu Data Indonesia dengan peran penyelenggara SDI, urusan data dan tidak harus menyudutkan anak. Jangan sampai sistem yang dibangun untuk menyelamatkan anak justru membuka luka dan rahasia hidup mereka," katanya.
Lebih lanjut, Dasco menyatakan perang terhadap segala bentuk kekerasan dan perundungan anak. Ia juga mengingatkan pentingnya kehadiran negara secara utuh untuk memberikan rasa aman bagi generasi penerus bangsa.
"Sekali lagi kami tegaskan bahwa apa pun yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi perundungan anak, fasilitas apa pun, sarana, prasarana, komunikasi, kami terbuka baik sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun sebagai diri pribadi. Kami mendukung dan kami menyatakan perang terhadap perundungan anak mulai hari ini," pungkasnya.