- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomitmen merevisi undang-undang terkait perlindungan anak di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
- DPR RI dan Kemkomdigi mendorong penerbitan peraturan pemerintah untuk melindungi anak dari maraknya ancaman perundungan siber.
- DPR RI akan memperjuangkan tambahan anggaran kepada Presiden guna membentuk direktorat perlindungan anak di kepolisian daerah.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen parlemen untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Langkah legislasi ini dinilai mendesak guna memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak, baik di ruang fisik maupun siber, sekaligus mengatasi hambatan penanganan kasus kekerasan yang selama ini dinilai masih tersendat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco dalam sambutannya pada peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dasco mengatakan, peringatan Hari Anak Internasional yang mengusung tema "Bersama Melawan Kekerasan Anak" harus diwujudkan melalui langkah konkret negara, baik lewat pembaruan regulasi maupun dukungan penganggaran, bukan sekadar slogan.
"Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak," tegas Dasco di hadapan peserta acara.
Ia menilai, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum, seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga PP Tunas, pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala birokrasi yang merugikan korban.
"Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat. Perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja sementara anak terus menanggung ancaman, dan itu yang kita harus perbaiki," ujar Dasco.
Sambil menunggu proses revisi undang-undang rampung, Dasco mengungkapkan bahwa DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga mendorong penerbitan regulasi turunan untuk merespons maraknya perundungan siber (cyberbullying). Langkah tersebut berkaca pada aturan serupa di negara lain, seperti Online Safety Act 2021 di Australia.
"Kita juga bersama Ibu Menkomdigi kami sudah mendorong untuk sebelum kemudian revisi undang-undang, kita mendorong adanya peraturan pemerintah yang kemudian melindungi anak-anak dari ruang siber dan insyaallah dalam waktu dekat itu atas perjuangan Ibu Menteri Komdigi itu akan dapat terealisasi untuk melindungi anak-anak kita di ruang siber," jelasnya.
Selain langkah legislasi, Dasco memastikan DPR RI akan mengawal penguatan infrastruktur penegakan hukum di kepolisian.
Parlemen berencana memperjuangkan tambahan anggaran kepada Presiden untuk pembentukan direktorat perlindungan anak hingga ke tingkat daerah.
"Dan kami dari DPR RI akan mendukung penuh anggaran-anggaran dari pihak kepolisian yang akan membuat direktorat-direktorat perlindungan anak di setiap polda, di setiap polres, bahkan mungkin di polsek-polsek," katanya.
"Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Dasco turut menyoroti dampak serius perundungan siber yang membuat anak tidak lagi merasa aman meski sudah berada di rumah karena terus mendapat teror melalui gawai.
Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menutupi kasus perundungan dengan alasan menjaga citra institusi.
"Kita jangan meremehkan perundungan sebagai kenakalan biasa. Dan jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun," pungkasnya.