- Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menyerahkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
- Yuddy Chrisnandi menilai Sufmi Dasco Ahmad layak mendampingi Prabowo karena memiliki keahlian mengawal regulasi serta anggaran pemerintahan.
- MPR mengundur jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026 dan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menyerahkan maupun mengumumkan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Di tengah proses tersebut, Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Penilaian itu didasarkan pada pengalaman panjang Dasco di parlemen.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut juga menanggapi anggapan bahwa Dasco minim pengalaman di lingkungan eksekutif.
Menurut Yuddy, berdasarkan pengalamannya di kabinet, kunci keberhasilan pemerintahan bukan hanya terletak pada penyusunan program, melainkan juga kemampuan mengawal pelaksanaannya.
“Tantangan terbesar eksekutif bukan menyusun program, tetapi memastikan program didukung anggaran, regulasi, dan politik. Itu keahlian Pak Dasco,” kata Yuddy dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Yuddy menilai Dasco sejauh ini mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya terkait penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital atau yang dikenal sebagai Perpres Ojol.
Menurutnya, Dasco mampu menggerakkan sejumlah kementerian sekaligus hingga kebijakan tersebut dapat diwujudkan.
“Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat butuh kemampuan seperti itu,” jelasnya.
Yuddy juga menegaskan, latar belakang Dasco yang berasal dari partai politik yang sama dengan Prabowo bukan menjadi persoalan. Sebab, Pasal 8 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih MPR, tanpa mensyaratkan keduanya berasal dari partai berbeda.
Menurut Yuddy, sisa masa jabatan pemerintahan yang sekitar tiga tahun justru membutuhkan pasangan pemimpin yang solid.
“Sisa masa jabatan ini butuh pasangan yang solid dan langsung bekerja. Keterwakilan koalisi tetap bisa dijaga lewat kabinet,” jelas Yuddy.
Ia juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung tenang dan cepat. Menurutnya, ketidakpastian politik yang berlarut-larut berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.
Sementara itu, MPR telah mengundur jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden. MPR juga telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa 22 persyaratan calon, termasuk riwayat pendidikan.
Yuddy meminta MPR menjalankan proses verifikasi secara transparan agar wakil presiden yang terpilih nantinya memiliki legitimasi kuat.