- Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan gagasan penambahan wakil presiden bukan untuk mengisi posisi Gibran.
- Usulan penambahan hingga tiga wakil presiden bertujuan agar pemerintahan menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara optimal.
- Perubahan sistem kepemimpinan nasional tersebut memerlukan kajian mendalam, proses konstitusional, serta kesepakatan kebangsaan yang luas.
Suara.com - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan, gagasan penambahan jumlah wakil presiden (wapres) menjadi lebih dari satu orang bukan dimaksudkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Sultan menyebut gagasan tersebut bukan pemikiran baru. Dia mengaku telah melontarkannya sejak 2019 sebagai bagian dari pemikirannya mengenai masa depan sistem kepemimpinan nasional Indonesia.
"Ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Dia menegaskan, usulan tersebut tidak berkaitan dengan dinamika politik saat ini, termasuk proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, gagasan penambahan jumlah wapres tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa melalui tahapan konstitusional.
"Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat," ujarnya.
Sultan menjelaskan, jika suatu saat muncul keinginan untuk mengubah sistem tersebut, diperlukan kajian mendalam, proses konstitusional, serta kesepakatan kebangsaan yang luas.
Dia mengatakan, gagasan penambahan jumlah wapres berangkat dari karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk besar. Indonesia juga memiliki ribuan pulau dengan keragaman suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan pembangunan yang berbeda di setiap daerah.
Menurut Sultan, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem kepemimpinan nasional ke depan agar pemerintahan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih optimal.
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun negara merdeka.
Atas dasar itu, Sultan memandang perlu adanya pemikiran mengenai keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan serta kepentingan daerah.
"Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi," tuturnya.
Sebelumnya, Sultan mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, bahkan maksimal tiga orang. Dia membayangkan pembagian wilayah kerja wapres untuk kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia.