- Praktisi hukum Ari Yusuf Amir menekankan pentingnya pengawasan internal penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan Undang-Undang Perampasan Aset.
- DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
- Pemikiran hukum Ari Yusuf Amir mengenai penegakan keadilan dan integritas kini dituangkan dalam buku berjudul Advokat Petarung.
Pengesahan tersebut dilakukan lebih cepat dari target awal, yakni 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, percepatan pengesahan bukan karena adanya desakan atau proses yang terburu-buru. Menurutnya, aturan tersebut telah dinantikan selama 18 tahun dan mendesak untuk segera diselesaikan.
"Alhamdulillah, dalam perjalanannya walau harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November, artinya belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah sebaik-baiknya," ujar Puan seusai rapat paripurna.
Ia juga menyebut proses penyusunan undang-undang telah melalui tahapan panjang, termasuk melibatkan partisipasi publik.
Puan merinci, proses tersebut mencakup 87 kali meaningful participation, kunjungan ke 15 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan.
Dengan disahkannya aturan tersebut, Puan berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat besar sekaligus mengakomodasi berbagai kekhawatiran publik yang telah diantisipasi dalam proses pembahasannya.