NTB.Suara.com - Forum ASEAN-Indo-Pacific (AIPF) sebagai flagship dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Selasa (5/9).
Dalam kesempatan tersebut, di hadapan pemimpin negara anggota ASEAN, PT PLN (Persero) menegaskan komitmen aksi mencapai Net Zero Emission tahun 2060, akselerasi pengembangan energi terbarukan, hingga proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung Cirata.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengingatkan bahwa ASEAN adalah pasar potensial dengan peluang investasi yang menjanjikan. Namun, kawasan ini tidak imun terhadap tantangan dan potensi konflik.
Sehingga untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai Epicentrum of Growth, pemerintah Indonesia melalui AIPF berupaya membangun kerja sama yang lebih luas dan bermanfaat dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
"AIPF punya agenda utama membangun infrastruktur hijau dan rantai pasok yang resiliance lewat hilirisasi industri. Pembangunan ekosistem kendaraan listrik adalah contoh konkret pembangunan rantai pasok kawasan," kata Presiden Jokowi.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, AIPF merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia membangun kerja sama di tingkat regional Asia-Pasifik untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam forum ini, pemerintah ingin mendorong kolaborasi yang inklusif dan konkret antar lembaga publik, swasta dan BUMN. Pembahasan forum ini akan difokuskan pada tiga bidang penting, yaitu infrastruktur hijau dan rantai pasokan yang andal, transformasi digital dan ekonomi kreatif, serta pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.
"Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara aktif menjalin kerja sama dengan mitra global. Termasuk membentuk aliansi strategis untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik, memperluas interkonektivitas lintas negara, serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur regional," kata Erick.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan tiga fokus utama PLN dalam forum AIPF adalah mendorong kerja sama antara negara maupun private sector untuk mewujudkan misi ASEAN dalam interkoneksi sistem kelistrikan. PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations.
“Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
Sementara untuk ASEAN Power Grid, PLN telah sepakat dengan dua perusahaan listrik asal Malaysia, Sabah Electricity Sdn Bhd untuk mengembangkan interkoneksi Kalimantan-Sabah dan Tenaga Nasional Berhad untuk mengembangkan interkoneksi Sumatera-Semenanjung Malaysia melalui penandatanganan MoU pada acara ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-41 dan ASEAN Energy Business Forum (AEBF) di Bali 25 Agustus lalu.
"Kami yakin, mimpi besar ASEAN Power Grid ini dapat membawa kesejahteraan bagi negara-negara Asia Tenggara. Impian ini tentunya dapat dicapai melalui kolaborasi," ucap Darmawan.
PLN juga mendukung penuh langkah pemerintah menjadi inisiator dalam transisi energi di komunitas negara-negara Asia-Pasifik. Pembangunan PLTS Terapung Cirata menjadi salah satu bukti konkret komitmen Indonesia dalam pengembangan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Darmawan memaparkan, PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp dibangun PLN berkolaborasi dengan perusahaan energi Masdar dari Uni Emirat Arab saat ini tengah memasuki proses finalisasi. PLTS yang menempati area seluas 200 hektar ini akan menghasilkan energi sebesar 245 juta kWh per tahun dan dapat memasok listrik setara untuk 50.000 rumah tangga.
"Ini juga menjadi bukti bahwa PLN mampu menghadirkan skema kerja sama investasi yang menarik sehingga mampu mendorong minat investor untuk mengembangkan proyek EBT di wilayah lain," tutup Darmawan. (*)
TERPOPULER
