NTB.Suara.com - Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Malaysia masih menjadi negara favorit tujuan tenaga kerja Indonesia, termasuk warga NTB. Sektor kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang paling diminati.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja bagi warga NTB yang mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia, dua organisasi internasional memberikan pelatihan.
Kedua lembaga tersebut, yakni International Organization for Migration (IOM) dan International Labour Organization (ILO). Dua organisasi itu menyelenggarakan kegiatan FGD pengembangan modul pelatihan orientasi pra-pemberangkatan dan materi KIE di sektor kelapa sawit Indonesia - Malaysia, bagi warga NTB, di Mataram, Kamis (7/9/2023).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi, mengakui bahwa masih ditemukan kasus penempatan PMI non prosedural oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, baik calo atau PL dan sponsor.
"Sebagian besar kasus muncul karena masyarat lebih percaya pada informasi yang disampaikan oleh calo. Ini menandakan kuatnya mindset lama dari implementasi regulasi sebelumnya," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya gencar melakukan penindakan terhadap kasus Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO). Sepanjang tahun 2022, ada 752 kasus di Indonesia. Khusus di NTB ada empat kasus yang mencuat dan kasusnya sedang diproses hukum.
Modus TPPO paling banyak, yaitu para calo atau tekong mengiming-imingi CPMI tempat kerja, pekerjaan dan gaji yang bagus tanpa perlu pengurusan dokumen.
Aryadi mengimbau agar forum ini menjadi sarana evaluasi dan melengkapi hal-hal yang kurang sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum untuk merugikan masyarakat kita.
"Sekarang sudah terbit Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, di mana undang-undang ini perlu disosialisasikan dan dimasukan ke dalam modul ini," ucap mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu.
Sementara itu, Kepala BP3MI NTB, Mangiring Hasoloan Sinaga menyampaikan PMI yang bekerja di sektor perladangan, baik di Malaysia Timur atau Barat mayoritas berasal dari NTB, yakni mencapai 92 persen.
Ia berharap dengan memperkaya modul orientasi pra pemberangkatan dapat memberikan pemahaman bagi warga yang ingin bekerja sebagai PMI, khususnya di sektor kelapa sawit yang ada di Malaysia.
"BP3MI NTB berterima kasih atas partisipasi ILO dan IOM atas kepeduliannya dalam isu pelindungan PMI di sektor kelapa sawit, khususnya wilayah Malaysia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, National project officer International Organization for Migration (IOM) Eni Raitatul Navisa menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelindungan hak-hak pekerja bagi warga Indonesia yang mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia. (*)
