Mengapa Pramono Anung Patut Diperhitungkan sebagai Pengganti Gibran?

Suara.com - Wacana mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, persoalan ini bukan sekadar pergantian figur dalam struktur kekuasaan, melainkan juga menyangkut keberlanjutan pemerintahan, stabilitas politik, dan efektivitas penyelenggaraan negara.

Dalam konteks tersebut, saya melihat Pramono Anung sebagai figur yang patut diperhitungkan secara serius, bahkan layak disebut sebagai kandidat terkuat berdasarkan pertimbangan pengalaman politik dan pemerintahan.

Mengapa Pramono Anung?

Pertama, pengalaman panjang dalam politik nasional.

Pramono Anung bukan sosok baru dalam panggung politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik parlemen dan pemerintahan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami proses pengambilan keputusan negara dan membangun komunikasi antarlembaga.

Kedua, pengalaman eksekutif dalam pemerintahan daerah.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono memiliki pengalaman mengelola pemerintahan daerah dengan kompleksitas persoalan yang tinggi. Jakarta merupakan pusat ekonomi, bisnis, investasi, dan aktivitas pemerintahan yang memiliki tantangan tersendiri. Pengalaman ini relevan dalam memahami persoalan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, kemampuan komunikasi dan membangun jembatan politik.

Dalam pemerintahan yang membutuhkan stabilitas serta dukungan berbagai kekuatan politik, kemampuan membangun komunikasi menjadi sangat penting. Pramono memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai kelompok politik, baik di parlemen maupun di lingkungan pemerintahan.

Keempat, potensi memperluas komunikasi politik nasional.

Apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan Pramono Anung, keputusan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperluas komunikasi politik antara pemerintah dan berbagai kekuatan politik nasional, termasuk PDI Perjuangan. Namun, hal tersebut merupakan kemungkinan politik yang perlu dicermati secara objektif dan bukan sesuatu yang sudah dipastikan.

Presiden Prabowo Memegang Kunci Konstitusional

Dari perspektif hukum tata negara, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beserta perubahannya.

Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua calon tersebut.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa calon pengganti Wakil Presiden tidak diwajibkan berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan ini berbeda dengan mekanisme pencalonan dalam pemilihan presiden.

Artinya, ruang konstitusional terbuka bagi berbagai figur nasional yang memenuhi persyaratan hukum.

Jangan Terjebak dalam Transaksi Politik

Saya berpandangan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh semata-mata menjadi arena kompromi elite atau pembagian kekuasaan antarkelompok politik.

Memang, realitas politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kepentingan partai, koalisi, dan konfigurasi kekuasaan. Namun, seluruh proses tersebut harus tetap berlandaskan konstitusi dan mengutamakan kepentingan nasional.

Presiden perlu mempertimbangkan figur yang mampu memperkuat efektivitas pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kepercayaan investor, memperkuat penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.

Pramono Anung dan Momentum Politik Nasional

Jika Pramono Anung masuk dalam dua nama yang diusulkan Presiden, dinamika politik nasional tentu akan menjadi semakin menarik.

Pengalaman Pramono di parlemen, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah merupakan modal yang relevan untuk dipertimbangkan. Namun, keputusan akhirnya tetap berada pada Presiden sebagai pengusul dan MPR sebagai lembaga pemilih.

Menurut saya, yang perlu menjadi pertimbangan bukan hanya kedekatan seorang calon dengan kekuatan politik tertentu, tetapi juga kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman, dan kemampuannya mendukung agenda pemerintahan.

Karena itu, saya menempatkan Pramono Anung sebagai kandidat yang patut diperhitungkan secara serius. Bahkan, berdasarkan pertimbangan pengalaman politik dan pemerintahan, Pramono layak disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Gibran.

Kepentingan Bangsa di Atas Kepentingan Partai

Pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Siapa pun yang nantinya dipilih, prosesnya harus berjalan sesuai konstitusi, menghormati kewenangan lembaga negara, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pramono Anung memiliki rekam pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan. Namun, keputusan politik dan konstitusional tetap berada pada Presiden dan MPR sesuai kewenangan masing-masing.

Pada akhirnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan pengganti seorang Wakil Presiden, tetapi juga figur yang mampu memberikan nilai tambah bagi kepemimpinan nasional, memperkuat stabilitas politik, dan mendorong kemajuan ekonomi.

Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik bagi kelompok tertentu. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.