AS Targetkan Semua Mobil Bisa 'Bicara' pada 2021

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) ingin semua mobil baru yang dijual di negara tersebut bisa berkomunikasi satu sama lain sebagai upaya mengurangi jumlah kecelakaan. Keinginan tersebut sudah diberitahukan kepada para pabrikan dan mereka diberi empat tahun untuk melakukannya.

Departemen Transportasi AS, seperti dilaporkan Reuters pada Selasa (13/12/2016), menargetkan semua mobil dan truk dapat saling 'berbicara' menggunakan teknologi nirkabel jarak dekat pada 2021. Kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan tractor trailers tidak termasuk dalam rencana.

Tenggat empat tahun diberikan agar semua pabrikan dapat memastikan mobil-mobil mereka memiliki 'bahasa' yang sama.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) memperkirakan kendaraan yang saling terkoneksi bisa mereduksi hingga 80 persen insiden lalu lintas yang disebabkan oleh selain alkohol. Jenis kecelakaan yang bisa dihindari terutama tabrakan di persimpangan jalan atau saat berganti lajur.

Mobil dan truk yang bisa 'bicara' itu kelak akan saling berbagi informasi kepada seluruh kendaraan sejenis, 300 meter di sekitarnya. Informasi yang dibagi antara lain arah yang dituju, kecepatan, dan lokasi.

Data akan diperbarui plus dikirim sampai dengan 10 kali per detik. Dengan cara ini, sistem di dalam mobil dapat memberikan peringatan kepada pengemudi.

NHTSA Administrator Mark Rosekind mengatakan pertukaran data yang terjadi hanyalah data lalu lintas dan keamanan. Dia juga meminta pabrikan memastikan sistem interkoneksi kendaraan tak bisa diretas.

Pabrikan-pabrikan besar yang tergabung dalam The Alliance of Automobile Manufacturers menjelaskan saat ini sistem tersebut sedang dalam pengetesan. Mereka juga sedang memastikan bahwa perangkat komunikasi nirkabel itu belum digunakan oleh yang lainnya agar tidak terjadi gangguan.

Ambisi pemerintah AS membuat mobilitas yang saling terkoneksi sendiri pertama kali dikumandangkan pada 2014, di masa Presiden Obama. Karena itu, Presiden Terpilih Donald Trump, yang akan dilantik pada 2017, nantinya memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikannya.