Suara.com - Berlanjutnya praktik promo tarif yang dilakukan perusahaan transportasi online dinilai berisiko menurunkan kualitas layanan terhadap konsumen sehingga perlu segera disikapi secara serius oleh pemerintah sebagai regulator.
Anggota Ombudsman Alamsyah Siregar mengingatkan pemerintah untuk lebih serius menangani situasi bisnis di transportasi online tersebut, salah satunya dengan menetapkan standar layanan yang diberikan kepada konsumen, yang nantinya akan menjadi basis bagi penentuan tarif batas bawah dan atas.
"Tujuan dari penerapan tarif batas bawah atau atas itu pada salah satunya adalah terkait keselamatan konsumen. Kalau tarif terlalu rendah, lalu muncul persaingan yang tidak sehat dan standar pelayanan tidak terpenuhi, maka ini akan merugikan konsumen," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (3/7/2019).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus serius mengawasi praktik promo yang berlangsung di industri ini agar jangan sampai kondisinya memburuk sebagaimana yang terjadi di industri penerbangan maupun industri telekomunikasi, di mana promo yang berlebihan akhirnya hanya menyisakan segelintir perusahaan dan berdampak pada masalah perlindungan konsumen.
"Promo jor-joran itu pada akhirnya memicu praktik akal-akalan di industri terkait dengan memanipulasi jumlah pelanggan. Pemerintah harus serius mengawasi praktik akal-akalan ini dan tegas menegur mereka yang terbukti melanggar aturan karena ini untuk tujuan perlindungan konsumen sekaligus kesinambungan industri itu sendiri," imbuhnya.
Didukung oleh aplikasi payment gateway-nya, OVO, Grab seperti diketahui terus melakukan promo tarif murah. Setelah berhasil menggaet minat pasar dengan promo tarif Rp 1, Grab kembali meluncurkan promo tarif flat Rp 3.000 untuk tarif perjalanan maksimal Rp 15.000 bagi pengguna layanan kereta api yang ingin memakai jasa GrabBike.
