Bersepeda di Jalan Raya? Kementerian Perhubungan Berikan Syarat Ini

RR Ukirsari Manggalani | Achmad Fauzi
Bersepeda di Jalan Raya? Kementerian Perhubungan Berikan Syarat Ini
B2W atau Bike to Work, olah raga, serta menjelajahi kota pakai sepeda. Perhatikan lalu lintas dan silakan berbagi sesama pengguna ruas dalam raya. Sebagai ilustrasi [Shutterstock].

Peruntukan sepeda bermacam-macam, bila digunakan di jalan raya, wajib patuhi ini.

Suara.com - Kekinian, penggunaan sepeda di jalan raya semakin marak. Bisa dijadikan tunggangan tanpa jejak emisi, tidak menggunakan bahan bakar fossil atau minyak bumi, mengaplikasikan physical distancing atau jaga jarak dalam memutus pandemi COVID-19, bahkan "saking semangatnya" ada pula yang sampai mengayuh di jalan tol. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub  mengeluarkan tata tertib menggenjot sepeda di jalan raya.

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan resmi ditetapkan per 14 Agustus 2020.

Adapun dalam pasal 6 ayat (2), pesepeda dapat menggunakan helm saat bersepeda. Artinya, masyarakat tak diharuskan mengunakan helm saat bersepeda.

Tidak diharuskan menggunakan helm selagi bersepeda?

Baca Juga: Viral Sepeda Masuk Tol Jagorawi, Sanksi Hukum Menanti

Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menerangkan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan komunitas sepeda terkait helm.

Ilustrasi sepeda dan tabrakan dengan mobil, di mana helm sepeda mental [Shutterstock].
Ilustrasi tabrakan yang melibatkan sepeda di jalan raya [Shutterstock].

Hasilnya, tidak menjadi keharusan bagi sepeda santai seperti sepeda lipat. Namun untuk sepeda balap, road bike atau sepeda berkecepatan tinggi wajib untuk menggunakan helm.

"Ada dua kepentingan: ada yang umum, dan ada yang kepentingan sekolah dalam pembahasan. Artinya kita menyepakati dengan semua komunitas untuk yang sepeda tidak cepat itu tidak keharusan, untuk sepeda kecepatan tinggi itu wajib, mandatory. Kalau sepeda kecepatan lebih rendah bisa juga ada, bisa tidak," ujar Budi Setiyadi dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (20/9/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Kabag Hukum dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Perhubungan Darat, Endy Irawan menyatakan dalam aturan ini tidak mewajibkan menggunakan helm.

Menurutnya, penggunaan helm akan disesuaikan dengan kegiatan bersepeda itu sendiri.

Baca Juga: Sepeda Masuk Tol, Jasa Marga Tegaskan Peruntukan Jalan Ini

"Jadi memang untuk helm sendiri kami tidak mewajibkan. Banyak masukan bagaimana nanti terkait dengan penjual starling (pedagang kopi keliling), yang mencari nafkah dan sebagainya apakah wajib gunakan helm. Jadi di dalam Peraturan Menteri ini mencantumkan bahwa dapat menggunakan helm dalam bagian dari keselamatan di jalan," ucap Endy Irawan.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS