Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menangani dampak kenaikan harga BBM bagi sektor transportasi.
Budi Karya Sumadi menjelaskan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga, termasuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendengarkan saran serta masukan dari berbagai pihak.
"Komponen bahan bakar menjadi komponen yang cukup besar pada operasional layanan transportasi, yaitu berkisar antara 11 hingga 40 persen. Sehingga berbagai penyesuaian pun harus kami lakukan. Di sisi lain, kami sangat menyadari dampak penyesuaian harga BBM terhadap angka inflasi," jelas Menhub atau Menteri Perhubungan.
Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub atau Kementerian Perhubungan yaitu: melakukan penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi, khususnya pada moda transportasi darat.
Kajian yang akan dilakukan yaitu terkait tarif penumpang ekonomi angkutan antar kota antar provinsi (AKAP).
"Besaran tarif akan ditentukan oleh kajian yang tengah kami lakukan, dan hasilnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat," kata Budi Karya Sumadi.
Kemudian, langkah selanjutnya yaitu akan segera menetapkan penyesuaian tarif ojek online.
"Untuk penyesuaian tarif ojek online (ojol) akan kami umumkan dalam dua hari ke depan, dengan besaran yang telah disesuaikan dengan kondisi terakhir penyesuaian harga BBM," jelasnya.
![Puluhan pengendara sepeda motor mengantre mengisi BBM di SPBU Ciceri Kota Serang, Sabtu (3/9/2022). [SuaraJakarta.id/Wivy Hikmatullah]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/03/69945-antre-bbm-di-spbu.jpg)
Agar penerapannya dapat berjalan dengan baik, Menhub telah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengintensifkan komunikasi dengan dengan mitra pengemudi ojol dan pihak aplikator.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Membuat Tarif Mobil Sewa di Banda Aceh Bertambah Rp 50 Ribu per Hari
Sementara itu, Menhub mengungkapkan dampak dari adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pada moda transportasi laut, udara, dan kereta api kelas ekonomi tidak terlalu signifikan, namun demikian kajiannya tetap akan dilakukan dan diumumkan dalam waktu dekat.
Lebih lanjut Menhub menyampaikan, untuk membantu meringankan beban masyarakat dan para pelaku transportasi, pemerintah telah mengadakan bantuan sosial subsidi upah kepada 16 juta pekerja bergaji maksimal Rp 3.5 juta per bulan.
Subsidi di sektor transportasi diberikan kepada para pengemudi angkot, ojek online, ojek pangkalan dan untuk nelayan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, yang penyalurannya dilakukan Pemda.
