Suara.com - Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan kelimpahan sumber daya alam mineral yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik atau baterai Electric Vehicle (EV). Di antaranya adalah lithium dan nikel. Bahan baku ini diupayakan untuk diolah di Tanah Air sebelum dipasarkan atau diproduksi lebih lanjut sebagai hasil jadi di negara lain.
Dikutip dari kantor berita Antara, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin di Jakarta menyatakan sudah berjumpa dengan empat perusahaan pabrik kendaraan listrik di Tiongkok.
Mereka menyatakan kesiapan berinvestasi di Indonesia, demikian dinyatakan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) itu.
“Saya baru pulang China. Telah mengadakan pembicaraan dengan empat pabrikan dan mereka semua pada prinsipnya memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang kami buat," papar Rachmat Kaimuddin.
Tanpa menyebutkan secara terperinci mana saja brand yang telah menyatakan persetujuan, pejabat Kemenko Marves ini memberikan salah satu nama produsen.
“Dari empat pabrikan itu, salah satunya telah melakukan produksi di Indonesia. Yaitu Wuling, sudah tiba di sini dan sudah melakukan produksi. Kemarin (Wuling) launching satu produk baru. Tiga brand lainnya, nanti menyusul. Bukan dalam kapasitas saya untuk memberikan pernyataan,” lanjutnya.
Keempat produsen EV yang bersedia menghadirkan produk mobil listrik di Indonesia ini juga sudah menyatakan kesiapan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah persyaratan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen.
Kedatangan empat produsen kendaraan listrik ini bakal membantu Indonesia untuk mengejar target produksi 600 ribu unit mobil listrik pada 2030 sesuai target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
“Kami sudah menyampaikan targetnya, Pak Presiden mencanangkan kapasitas produksi 600 ribu pada 2030. Jadi mereka nanti akan membawa produk-produknya ke Indonesia, akan lebih banyak lagi produk-produk EV yang masuk ke Indonesia,” tandas Rachmat Kaimuddin.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan mengatur insentif bebas pajak bagi produsen kendaraan listrik yang diberikan pemerintah untuk mengimpor Completely Built Up (CBU) atau kendaraan utuh hingga akhir 2025, dengan syarat dan ketentuan tertentu.
“Dalam Perpres (Nomor) 55 (Tahun) 2019 menjadi (Nomor) 79 (Tahun) 2023 itu, filosofinya adalah memberikan insentif untuk bisa tes pasar, untuk yang berkomitmen membangun kapasitas produksi di Indonesia. Jadi, kalau mereka enggak komitmen bikin kapasitas produksi di Indonesia mereka tidak qualified untuk mendapatkan insentif itu,” paparnya.
Target produksi kendaraan listrik sebanyak 600 ribu unit dari keempat pabrik ini disebutkanya secara optimis bisa tercapai pada 2030. Ditambah harapan bahwa Peraturan Menteri (Permen) dari Kementerian terkait bisa hadir sebelum akhir 2023.
“Untuk pabrikan mobil saat ini Perpresnya sudah keluar, mereka menunggu permen. Permen tengah kami kerjakan. Harapannya sebelum akhir tahun sudah ada. Yaitu dari empat kementerian: Kemenko Marves, Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan,” tutupnya.
TERPOPULER
