Suara.com - Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim mewajibkan setiap baterai mobil listrik yang dipasarkan di Uni Eropa harus dilengkapi paspor mulai 2027.
Paspor baterai mobil listrik nantinya akan memberikan rincian tentang rantai pasokan, sumber, dan informasi lain tentang bahan baku baterai.
"Kami mengambil informasi yang kami ketahui tentang nikel yang digunakan dan kami membuat replika digitalnya," kata Ellen Carey selaku Kepala Bidang Urusan Luar Negeri, dikutip dari Carscoops, Senin (22/1/2024).
Carey menambahkan, regulator bisa dengan mudah mendapatkan informasi di mana penambangannya, apa geolokasinya, berapa beratnya, bahkan sampai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat baterai mobil listrik tersebut.
"Semua informasi yang kami kumpulkan, nantinya dapat dilihat hanya dengan melakukan scan kode QR," kata Carey.
Namun demikian, sambung Carey, informasi baterai yang berbeda akan tersedia untuk pihak yang berbeda. Misalnya, hanya produsen yang dapat mengakses informasi lengkap di paspor baterai.
"Pemilik mobil hanya dapat melihat informasi dan data yang lebih sederhana," pungkasnya.
Dalam hal ini, regulator di Uni Eropa memang masih merancang informasi apa saja yang harus tertera dalam paspor baterai.
Namun regulator telah menggandeng perusahaan seperti Audi, BMW, dan sejumlah produsen lain.
Baca Juga: BYD Pertimbangkan Nikel Indonesia Jadi Bahan Baku Baterai Mobil Listrik
Proposal saat ini mengajukan setidaknya terdapat 90 informasi dalam tujuh kategori yang terdiri dari informasi umum baterai dan produsen, kepatuhan, sertifikasi dan label, jejak karbon baterai, uji tuntas rantai pasokan, bahan dan komposisi baterai, sirkularitas dan efisiensi sumber daya, serta kinerja dan daya tahan.
Paspor baterai mobil listrik nantinya juga akan menggunakan data industri Internet of Things untuk mengidentifikasi sejumah mitra yang berada dalam rantai pasokan produsen.
