“Dia harus berkelanjutan, bukan hanya berkelanjutan dalam arti energinya, tapi berkelanjutan proses pembangunan,” tambah Tito.
Dirinya menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk proses pembangunan transportasi yang berintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) setiap 20 tahun sekali.
Apalagi pemerintah Indonesia juga memiliki visi Indonesia Emas 2045 dengan target menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Dimulainya tahap RPJP 2025-2045, yang akan menjadi Indonesia Emas 2025. Kita menjadi negara maju, dan RPJP ini bukan hanya RPJP nasional. Setiap daerah harus menyusun konsep 20 tahun ke depan itu mau apa di daerah masing-masing. Ini yang saya khawatir, ada daerah yang belum membuat ini, deadline-nya adalah di akhir tahun ini,” terangnya.
Dokumen-dokumen seperti RPJM dan RPJP tersebut nantinya akan menjadi platform strategis yang bisa menggerakkan pembangunan di daerah ke depan, termasuk di sektor transportasi.
Ia berharap pemda tidak terjebak pada hal-hal teknis, sehingga melupakan konsep-konsep strategis yang menjadi landasan pembangunan.
“Bicara menyusun konsep strategis, (berkaitan dengan) apa yang mau dikerjakan 20 tahun, 5 tahun (ke depan). Kalau tidak punya konsep akhirnya pembangunan transportasi tidak akan berlangsung sistematis, bukan hanya nasional tapi di tiap-tiap daerah,” pungkas dia.
Baca Juga: Masa Jabatannya Sebagai Pj Gubernur Bakal Habis, Heru Budi: Diganti Atau Tidak Terserah Mendagri